KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Banjir yang berulang kali merendam SMP Negeri 24 Samarinda ternyata bukan persoalan baru. Di balik lumpur yang saban tahun masuk ke ruang kelas, tersimpan cerita panjang tentang usulan pembangunan yang tak kunjung terealisasi.

Sekolah yang berada di kawasan Bukit Pinang, Samarinda Ulu itu telah menjadi langganan banjir sejak 2021. Namun hingga pertengahan 2026, solusi permanen yang dijanjikan masih tertahan di meja perencanaan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan persoalan SMPN 24 telah menjadi perhatian pemerintah dan DPRD jauh sebelum dirinya duduk sebagai anggota dewan. Berbagai opsi pernah dibahas, mulai dari relokasi hingga peninggian bangunan sekolah.

“Itu kebetulan wilayah dapil saya. Sebelum saya jadi anggota dewan pun persoalan ini sudah menjadi perhatian karena memang Bukit Pinang sering banjir,” ujarnya.

Menurut Sri Puji, salah satu opsi yang sempat muncul adalah memindahkan SMPN 24 ke kawasan bekas terminal yang direncanakan menjadi pasar modern. Namun rencana tersebut mendapat penolakan warga karena dinilai akan menjauhkan akses pendidikan bagi anak-anak sekitar.

Akibatnya, rencana relokasi urung dilaksanakan sementara banjir terus berulang hampir setiap tahun.

“Begitu mau dipindahkan ada penolakan dari warga. Mereka tidak mau karena anak-anaknya nanti sekolah lebih jauh,” katanya.

Persoalan berikutnya datang dari kebutuhan anggaran yang tidak sedikit. Untuk melakukan peninggian bangunan sekolah sesuai rancangan yang telah disusun, dibutuhkan biaya puluhan miliar rupiah.

DPRD dan Dinas Pendidikan bahkan sempat mencoba mencari dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga pembiayaan kembali dibebankan kepada APBD Kota Samarinda.

Sri Puji menjelaskan, saat banjir besar melanda kawasan tersebut beberapa tahun lalu, Pemerintah Kota Samarinda telah menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk peninggian sekolah. Saat itu pembangunan bahkan ditargetkan mulai berjalan pada 2025.

Namun rencana tersebut kembali bergeser ke 2026 sebelum akhirnya kembali tertunda.

“DED-nya sudah lengkap. Harusnya dibangun tahun 2025, lalu mundur ke 2026. Tapi sampai sekarang belum juga terealisasi,” ungkapnya.

Menurut dia, kendala utama saat ini tetap berkutat pada kemampuan fiskal daerah yang sedang tertekan akibat berbagai penyesuaian anggaran.

Di sisi lain, kebutuhan pembangunan SMPN 24 diperkirakan mencapai lebih dari Rp30 miliar sehingga sulit direalisasikan di tengah banyaknya program prioritas lain yang juga membutuhkan pembiayaan besar.

Meski demikian, DPRD mengaku tidak berhenti mendorong agar SMPN 24 tetap masuk dalam daftar prioritas pembangunan pendidikan di Samarinda.

Apalagi kondisi sekolah dinilai semakin rentan karena berada di cekungan yang dikelilingi kawasan permukiman dan jalan dengan elevasi lebih tinggi. Kondisi tersebut membuat air hujan mudah mengalir dan menggenangi area sekolah.

Selain faktor topografi, aktivitas pematangan lahan dan perkembangan kawasan permukiman di sekitar sekolah juga disebut turut memperburuk kondisi banjir yang terjadi.

Karena itu, Sri Puji berharap pembangunan yang selama ini hanya berhenti di tahap perencanaan dapat segera diwujudkan sebelum kembali muncul korban dari sisi pendidikan.

“Kami tetap mendorong SMP 24 mendapatkan prioritas. DED-nya sudah ada, tinggal eksekusi. Tapi persoalannya memang kembali pada anggaran yang sampai hari ini belum tersedia,” tandas Sri Puji. (mell/ADV18/dprdsamarinda)