KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menyiapkan pengamanan besar menjelang aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April mendatang. Sebanyak 1.700 personel gabungan akan diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi di dua titik utama di Samarinda.

Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro menyampaikan, pengamanan tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga didukung unsur TNI, Satpol PP, tenaga kesehatan, hingga pemadam kebakaran. “Personel yang kita siapkan sekitar 1.700, dibantu TNI, Satpol PP, kesehatan, dan Damkar,” ujarnya, Jum’at (17/4/2026).

Dua lokasi yang menjadi fokus pengamanan adalah gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kaltim. Berdasarkan informasi yang diterima, massa aksi akan memulai kegiatan di DPRD sebelum melanjutkan ke kantor gubernur.

“Rencananya mereka mulai di DPRD sekitar pukul 10.00, kemudian dilanjutkan ke kantor gubernur. Dua titik ini menjadi konsentrasi pengamanan kami,” jelasnya.

Dalam menghadapi aksi tersebut, Kapolda menegaskan pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan langkah humanis, dengan fokus pada upaya preemtif dan preventif.“Paradigma kami mengedepankan pendekatan humanis, preemtif dan preventif. Upaya represif tidak dilakukan selama situasi tetap kondusif,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pihak kepolisian menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, selama tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu kepentingan umum. “Kami menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga harus diimbangi dengan kewajiban menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain,” katanya.

Selain kesiapan pengamanan, Polda Kaltim juga telah melakukan komunikasi dengan berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan guna menjaga situasi tetap kondusif. “Kami sudah berdiskusi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Intinya kita semua sepakat menjaga Kaltim tetap aman, tertib, dan damai,” ungkapnya.

Kapolda turut mengingatkan potensi adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan aksi dengan kepentingan lain. Ia meminta seluruh peserta aksi untuk saling menjaga dan mengawasi. “Jangan sampai ada penyusup yang memanfaatkan aksi ini untuk hal negatif,” ujarnya.

Polda Kaltim juga membuka ruang komunikasi antara massa aksi dengan pihak yang dituju, termasuk pemerintah daerah, agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik.“Kalau ingin bertemu DPRD atau gubernur, tentu akan kita fasilitasi melalui perwakilan,” katanya.

Di akhir, Kapolda mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menerima informasi, khususnya dari media sosial, agar tidak mudah terprovokasi. “Saya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi informasi di media sosial yang belum jelas kebenarannya.” pungkas Endar. (mell)