KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah di Kalimantan Timur disebut semakin berat dalam dua tahun terakhir. Selain kebijakan efisiensi anggaran nasional, penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) juga dinilai menjadi faktor utama yang memengaruhi kemampuan daerah membiayai layanan publik.
Pakar ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, menilai kepala daerah di Kaltim saat ini menghadapi tekanan fiskal berlapis yang dampaknya mulai terasa di berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan. “Daerah ini ibarat sudah kena dua pukulan. Pertama efisiensi anggaran nasional, kedua pemangkasan DBH. Dua-duanya berdampak langsung ke fiskal daerah,” ujarnya, saat dialog publik, Selasa malam (14/4/2026).
Ia menyebut penurunan DBH yang disebut mencapai sekitar 76 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi salah satu penyebab munculnya persoalan pembiayaan layanan publik di daerah, termasuk polemik redistribusi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belakangan mencuat di Samarinda. “Hari ini kita sudah merasakan dampaknya. Ada lempar tanggung jawab soal pembiayaan kesehatan,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah. Penurunan kapasitas fiskal juga mulai terlihat pada struktur APBD sejumlah kabupaten/kota di Kaltim. Ia mencontohkan perubahan signifikan terjadi pada APBD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang disebut turun drastis dalam beberapa tahun terakhir.
“APBD Kutim dari Rp11 triliun turun jadi Rp9 triliun, lalu sekarang sekitar Rp5 triliun. Dampaknya anggaran kesehatan tinggal sekitar 3 persen,” jelasnya.
Padahal, kata dia, sektor kesehatan seharusnya mendapat alokasi minimal sekitar 10 persen agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. “Kalau hanya 3 persen, mau pelayanan seperti apa yang bisa diberikan?” ujarnya.
Purwadi juga mengingatkan tekanan fiskal daerah berpotensi semakin berat pada tahun-tahun mendatang seiring rencana lanjutan kebijakan efisiensi anggaran nasional serta kemungkinan penyesuaian kembali transfer pusat ke daerah.
Ia bahkan menyebut proyeksi kapasitas fiskal Pemprov Kaltim juga mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. “Dari sekitar Rp21 triliun turun jadi Rp15 triliun, dan diperkirakan bisa turun lagi sekitar Rp12 triliun tahun depan,” katanya.
Situasi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan serius bagi Pemprov maupun kabupaten/kota dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Karena itu, ia mendorong Pemprov segera menginisiasi forum bersama seluruh kepala daerah di Kaltim untuk menyusun langkah strategis menghadapi tekanan fiskal tersebut secara kolektif.
“Harus duduk bersama seluruh kabupaten dan kota di Kaltim untuk membicarakan ini. Karena ada nasib masyarakat Kaltim di situ.” pungkas Purwadi. (mell)
