KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Kekayaan sumber daya alam (SDA) Kalimantan Timur dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Persoalan itu menjadi sorotan Anggota DPD-RI Dapil Kaltim, Aji Mirni Mawarni yang akrab disapa Mawar, saat melakukan serap aspirasi bersama insan pers di Kantor PWI Kaltim, Jalan Biola, Samarinda, Kamis (27/8/2026).
Sorotan tersebut tidak lepas dari pengalaman Mawar saat masih menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kabupaten Kutai Timur. Saat itu, ia cukup sering turun ke sejumlah wilayah dan melihat langsung kondisi masyarakat, termasuk persoalan pendidikan yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah.
Mawar mengaku sempat merasakan kontrasnya kondisi Kaltim dengan daerah lain yang pernah menjadi tempatnya menempuh pendidikan. Ia melihat Kaltim dikenal sebagai daerah kaya, tetapi di sejumlah wilayah masih ditemukan keterbatasan fasilitas das
“Beberapa teman yang tinggal di luar negeri punya informasi tentang Kutai yang ada di perpustakaan di luar Kaltim tuh hampir semua lapisan tanahnya adalah sumber daya alam. Tapi itu tidak sebanding dengan kualitas SDM yang ada di Kaltim,” ujar Mawar.
Pengalaman turun ke sejumlah wilayah juga membuat Mawar menaruh perhatian pada persoalan pendidikan. Ia mengingat masih ada desa di Kutai Timur maupun Kutai Kartanegara yang kala itu hanya memiliki fasilitas pendidikan hingga jenjang SMP, sementara kebijakan wajib belajar 12 tahun telah berjalan selama bertahun-tahun.
“Bapak bayangkan saja kita sudah waktu itu ya, waktu menjadi Direktur PDAM, 60 tahun kita Indonesia merdeka. Undang-undang pendidikan 12 tahun wajib belajar, tapi kenyataannya di Kutai Timur, di Kutai Kartanegara masih banyak desa yang hanya memiliki sampai SMP,” katanya.
Bagi Mawar, kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Sebab, Kaltim memiliki kekayaan alam yang besar, termasuk batu bara yang menurutnya menyumbang sekitar 15 persen dari produksi nasional, dengan wilayah provinsi yang luasnya bahkan disebutnya sebanding dengan Pulau Jawa.
Namun, kekayaan tersebut belum cukup apabila tidak dibarengi peningkatan kualitas masyarakat. Mawar menilai pembangunan SDM harus menjadi bagian penting dari upaya Kaltim mengelola potensi daerahnya.
Pengalaman di lapangan juga membentuk pandangan Mawar bahwa perubahan tidak cukup hanya dilakukan dengan menyampaikan kritik atau berbicara dari luar sistem. Menurutnya, seseorang perlu terlibat langsung jika ingin memperbaiki sistem yang dianggap belum berjalan baik.
“Kalau kita ingin memperbaiki suatu sistem, kita harus masuk di dalam sistem. Ternyata berbicara, bersuara itu tidak cukup, harus ada aksi,” tegasnya.
Kini, sebagai anggota DPD-RI, Mawar mengatakan ruang kerjanya lebih banyak berkaitan dengan menyerap aspirasi masyarakat, berdiskusi dengan pemerintah, serta membawa persoalan daerah ke tingkat pusat. Namun, ia mengakui bahwa persoalan tidak selesai hanya dengan lahirnya sebuah regulasi.
Menurutnya, salah satu kelemahan yang masih terjadi adalah konsistensi dalam menjalankan regulasi. Program yang sudah disusun dengan baik dapat tidak berjalan maksimal apabila pelaksanaannya di tingkat pemerintah maupun masyarakat tidak dilakukan secara konsisten.
Karena itu, Mawar berharap pertemuan dengan insan pers tidak sekadar menjadi forum menyampaikan aspirasi, tetapi juga ruang untuk berdiskusi mengenai persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan. Ia mengaku ingin mendengar lebih banyak dari wartawan yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat.
“Saya ingin lebih banyak mengajak diskusi, menyerap aspirasi, mengajak diskusi yang mudah-mudahan kita ketemu suatu solusi yang terbaik dan apabila kita temui, saya bawa ke tingkat pusat,” pungkasnya. (mell)
