KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Langkah Aliansi Rakyat Kalimantan Timur belum berhenti setelah gelombang Aksi 214. Kamis (23/4/2026) pagi, perwakilan massa kembali menyambangi kantor DPRD Kalimantan Timur untuk menyerahkan lembar pakta integritas yang sebelumnya telah diteken pimpinan dewan dan tujuh fraksi sebagai bentuk komitmen politik menjalankan fungsi pengawasan melalui hak angket. Namun, penyerahan dokumen penting itu justru berlangsung tanpa kehadiran satu pun anggota dewan di tempat.

Humas Aliansi Rakyat Kalimantan Timur, Bella Monica, mengatakan penyerahan dokumen tetap dilakukan sebagai bagian dari langkah administratif sekaligus pengingat atas kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya.

“Hari ini pukul 9 kami datang menyerahkan pakta integritas, namun disampaikan tidak ada anggota dewan di tempat karena sejak kemarin sore mereka sudah ke Makassar, padahal sebelumnya kami sudah menginformasikan rencana penyerahan ini,” ujar Bella.

Meski tidak berlangsung secara langsung kepada anggota dewan, proses serah terima tetap difasilitasi melalui bagian umum sekretariat DPRD dan dicatat secara resmi.

“Kami mencari solusi hingga akhirnya bisa menyerahkan ke bagian umum. Untuk serah terimanya sudah diliput juga dan ada tanda tangan. Semua diterima dengan baik. Hanya itu saja kendalanya tadi,” lanjutnya.

Pakta integritas tersebut sebelumnya telah ditandatangani dua wakil ketua DPRD dan tujuh fraksi saat aksi berlangsung. Dokumen itu memuat tiga komitmen utama, yakni dorongan audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, penghentian praktik korupsi kolusi dan nepotisme, serta penegasan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal melalui instrumen konstitusional yang dimilikinya termasuk hak angket.

Dokumen itu juga memuat pernyataan tanggung jawab politik DPRD kepada masyarakat apabila komitmen yang telah disepakati tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

“Dalam dokumen itu DPRD menyatakan siap bertanggung jawab secara politik dan moral kepada rakyat Kalimantan Timur, menjalankan seluruh poin tuntutan, serta menerima konsekuensi dan tekanan publik yang lebih masif jika komitmen tersebut tidak dilaksanakan,” tegasnya.

Menurut Bella, absennya anggota dewan saat penyerahan dokumen tidak akan mengubah arah perjuangan aliansi dalam mengawal implementasi komitmen tersebut.

“Jangan harap dengan membuat kami kesusahan itu membuat kami goyah. Kami akan terus menekan pakta integritas ini dan kami menuntut hak angket diberikan untuk mengaudit seluruh kebijakan yang tidak prorakyat,” katanya.

Aliansi Rakyat Kalimantan Timur memastikan langkah lanjutan tetap terbuka sebagai bagian dari strategi pengawalan tuntutan masyarakat. Evaluasi internal tengah disiapkan untuk menentukan arah gerakan berikutnya apabila komitmen yang telah disepakati tidak menunjukkan perkembangan nyata.

“Untuk ke depannya apakah ada demo lagi atau tidak, kami akan melaksanakan evaluasi bersama teman-teman. Kalau poin tuntutan kami tidak dijalankan secara nyata, kami akan lebih masif lagi dalam meminta hak kami.” pungkas Bella. (mell)