KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Polemik Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang terus berulang setiap tahun dinilai menjadi sinyal belum matangnya perencanaan pendidikan di Kota Samarinda.
Keterbatasan daya tampung SMP negeri, ketimpangan pembangunan sekolah, hingga membludaknya calon peserta didik di sekolah favorit disebut sebagai persoalan yang tak kunjung terselesaikan karena pemerintah belum memiliki cetak biru (blueprint) pendidikan yang komprehensif.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai akar persoalan bukan semata berada pada mekanisme SPMB, melainkan pada lemahnya perencanaan jangka panjang.
Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah mampu memetakan jumlah lulusan SD setiap tahun dan menyesuaikannya dengan kapasitas SMP negeri yang tersedia.
“Kalau saya melihat, dunia pendidikan kita ini belum punya blueprint yang jelas. Kita juga tidak punya data yang benar-benar dipakai sebagai dasar perencanaan. Berapa lulusan SD setiap tahun, berapa yang bisa ditampung SMP negeri, itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal,” ujarnya, Jum’at (10/7/2026).
Ia menilai, ketiadaan perencanaan tersebut membuat persoalan yang sama terus berulang. Setiap musim SPMB, masyarakat kembali dihadapkan pada keterbatasan kursi di sekolah negeri yang berujung pada protes dan keluhan orang tua.
“Yang ada sekarang setiap mau SPMB pasti ribut. DPRD didemo karena banyak anak tidak tertampung. Padahal persoalan seperti ini seharusnya sudah bisa diselesaikan kalau perencanaannya jelas,” katanya.
Anhar berpandangan, pemerintah daerah memiliki berbagai pilihan untuk mengatasi persoalan tersebut, mulai dari menambah sekolah baru, membuka rombongan belajar, hingga membangun kolaborasi dengan sekolah swasta agar daya tampung pendidikan semakin luas.
Menurutnya, persoalan tersebut lebih bergantung pada keberanian pemerintah menetapkan prioritas. Ia menilai kemampuan fiskal daerah sudah terbukti melalui pembangunan Pasar Pagi, Terowongan Samarinda, hingga Teras Samarinda.
“Kalau pendidikan, menurut saya tidak ada yang tidak bisa. Tinggal bagaimana pemerintah memprioritaskan anggarannya. Kalau kita mampu membangun Pasar Pagi, terowongan, sampai proyek-proyek besar lainnya, masa pendidikan tidak bisa?” tanyanya.
Selain persoalan daya tampung, ia turut menyoroti ketimpangan pembangunan sarana pendidikan. Selama ini, perhatian pemerintah dinilai lebih banyak mengarah ke sekolah-sekolah unggulan, sementara sekolah di kawasan pinggiran masih jauh dari pemerataan fasilitas.
“Kita jangan terus fokus membangun sekolah unggulan saja. Yang perlu dibangun adalah pemerataan. Kalau semua sekolah mendapat perhatian yang sama, masyarakat juga tidak akan berebut masuk ke sekolah tertentu,” tegasnya.
Politikus PDI Peruuangan itu berharap evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB tidak berhenti pada perubahan aturan teknis, melainkan menjadi momentum menyusun arah pembangunan pendidikan yang lebih terukur agar polemik serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Saya yakin kalau pemerintah daerah benar-benar membangun kolaborasi dengan sekolah swasta, ditambah penambahan sekolah maupun rombongan belajar, persoalan SPMB yang terus berulang setiap tahun ini bisa diselesaikan,” pungkasnya. (mell/Adv38/dprdsamarinda)
