KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Antrean kendaraan yang nyaris saban hari mengular di sejumlah SPBU Kalimantan Timur dinilai tak cukup diselesaikan hanya dengan penambahan pasokan BBM.
Di balik persoalan itu, muncul usulan agar kendaraan berpelat luar daerah tidak lagi menggerus kuota BBM yang dialokasikan bagi masyarakat Kaltim.
Usulan tersebut berangkat dari penilaian bahwa sistem penetapan kuota BBM hingga kini masih belum membedakan kendaraan berpelat KT dan kendaraan dari luar daerah. Akibatnya, kendaraan non-KT yang beroperasi di Kaltim tetap ikut menyerap kuota BBM daerah.
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas mengatakan pemerintah saat ini tengah mengupayakan penambahan kuota BBM untuk Kaltim. Meski distribusi mulai berangsur membaik, menurutnya kebutuhan daerah masih belum sepenuhnya terakomodasi.
“Penambahan kuota saya kira ini sudah mulai diusahakan pemerintah. Kita juga sedang mengupayakan supaya penambahan kuota khususnya Kaltim itu ditambah,” ujarnya.
Di sisi lain, Hamas menilai penambahan kuota saja belum cukup apabila tidak diikuti penataan mekanisme distribusi. Ia menyoroti banyaknya kendaraan berpelat luar Kalimantan Timur yang ikut mengisi BBM di wilayah ini, sementara kuota daerah tetap dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang melakukan pengisian.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat jatah BBM Kaltim terkikis, sehingga berpotensi memperpanjang antrean di SPBU.
“Sebenarnya persoalan ini enggak lepas dari banyaknya pelat luar yang ada di Kaltim. Ternyata kuota itu ditentukan oleh jumlah kendaraan. Jadi maunya kita, pelat mobil luar itu tidak mengambil kuota Kaltim,” katanya.
Ia berpandangan, idealnya alokasi kuota disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang benar-benar terdaftar di Kalimantan Timur.
Dengan skema itu, distribusi BBM diyakini akan lebih proporsional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat lokal.
“Harusnya pelat KT saja yang dikasih. Kalau pelat luar, kita penginnya tidak usah mengambil kuota Kaltim. Tapi memang aturannya belum ada. Nah, ini yang sedang kita godok supaya kuota untuk masyarakat Kaltim dengan pelat KT lebih diutamakan,” jelasnya.
Selain menyoroti distribusi kuota, Hasanuddin juga menyinggung keberadaan penjual BBM eceran atau Pertamini yang masih banyak ditemui di berbagai wilayah.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang hitam putih karena di kawasan terpencil, penjual eceran justru menjadi tumpuan masyarakat yang jauh dari SPBU.
Karena itu, ia menilai solusi yang lebih mendasar ialah memperluas jangkauan layanan distribusi Pertamina hingga ke wilayah pelosok agar masyarakat tidak bergantung pada penjualan BBM eceran.
“Kalau daerah terpencil, masyarakat memang terbantu karena jauh mencari SPBU. Harusnya pemerintah bersama Pertamina bisa masuk sampai ke pelosok. Kalau enggak, masyarakat akhirnya mencari Pertamini,” ujarnya.
Meski demikian, Hasanuddin menilai kondisi tersebut berbeda dengan kawasan perkotaan yang telah memiliki akses SPBU relatif mudah.
Di wilayah kota, menurutnya, masyarakat semestinya tidak lagi bergantung pada BBM eceran yang dijual dengan harga lebih tinggi.
“Kalau di kota sebenarnya enggak perlu. Ngapain beli di situ, sementara SPBU ada dan harganya juga berbeda. Jadi memang ini dua sisi yang perlu dicarikan kebijakan yang tepat,” pungkasnya. (mell)
