KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Isu mengenai ketidaksinkronan pembangunan infrastruktur kembali mencuat di Kalimantan Timur. Mulai dari pekerjaan drainase yang tidak selesai tepat waktu hingga proyek jalan yang harus dibongkar berulang kali, persoalan ini kian menjadi perhatian publik karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menilai akar masalah tersebut terletak pada lemahnya koordinasi teknis antarinstansi pekerjaan umum, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota.
Menurut Seno, pembangunan infrastruktur tidak boleh lagi berjalan secara parsial. Ia menegaskan bahwa kualitas jalan, drainase, dan fasilitas dasar lainnya harus direncanakan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran maupun gangguan aktivitas masyarakat.
Pemprov Kaltim, kata dia, terus menerima keluhan warga yang terganggu akibat proyek yang tidak tuntas atau harus diulang karena ada bagian pekerjaan yang saling bertabrakan.
Seno menyoroti perlunya komunikasi yang jauh lebih solid antara balai PUPR dengan dinas PU di daerah. Ia mengatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap pekerjaan pembangunan.
Menurutnya, infrastruktur Kalimantan Timur tidak akan pernah membaik jika pola kerja antarinstansi tetap berjalan terpisah. “Kementerian PU kemudian dinas PU itu benar-benar harus berbakti kepada masyarakat, dan kami juga menyampaikan antara balai PU kemudian dinas PU provinsi, kabupaten/kota itu selalu sinergi bersama-sama supaya infrastruktur Kalimantan Timur ini terjaga dengan baik dan meningkat,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Tidak hanya itu, Seno menegaskan bahwa kualitas infrastruktur sangat berkaitan dengan stabilitas ekonomi daerah. Jalur logistik yang rusak, saluran air yang tidak memadai, serta pekerjaan yang tidak seragam berpotensi menghambat arus perdagangan dan mobilitas masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak tertata bukan hanya merugikan anggaran, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi.“Karena kalau infrastruktur tidak baik di Kaltim maka perekonomian juga tidak akan baik,” tegasnya.
Salah satu masalah klasik yang kembali disorotinya adalah ketidaksinkronan antara pembuatan drainase dan perbaikan jalan. Pada banyak kasus, jalan yang baru selesai dikerjakan terpaksa dibongkar ulang karena saluran air belum dikerjakan sesuai kebutuhan.
Seno menilai pola seperti ini tidak boleh dibiarkan terus berulang.“Bagaimana mereka bersinergi membangun jalan misalnya, kalau misalnya drainase sudah jadi kemudian baru jalannya dibuat. Jangan sampai dibongkar lagi,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh pihak harus melakukan evaluasi menyeluruh demi menertibkan pola kerja pembangunan. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah perlu diperkuat agar setiap program infrastruktur berjalan dalam satu arah yang sama. Menutup pernyataannya, Seno kembali menegaskan bahwa pembenahan harus dilakukan bersama-sama agar manfaat pembangunan benar-benar terasa bagi masyarakat.“Sekarang ini kita evaluasi diri sama-sama, saling menjalin komunikasi supaya jalan-jalan kita, drainase kita semuanya bisa berguna dengan baik untuk masyarakat,” tutupnya. (Adv/DiskominfoKaltim/ns)
