KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Program Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan nyata dalam membuka kembali pintu pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di Kalimantan Timur (Kaltim). Tidak hanya sekadar mengejar capaian akademik, program ini juga dirancang agar membentuk karakter, menumbuhkan jiwa wirausaha, sekaligus memperkuat aspek spiritual peserta didik.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Achmad Rasyidi, menegaskan, program ini telah resmi berjalan di Samarinda. Tiga lokasi menjadi pusat pelaksanaan, yakni SMA Negeri 16 Samarinda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).

“Program Sekolah Rakyat ini adalah program yang diinisiasi langsung oleh Presiden untuk anak-anak yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Rasyidi saat menjadi pembicara pada dialog publika bertema Kesiapan Sekolah Rakyat Tahap 1C di Kaltim, Kamis (18/9/25).

Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari desil 1 dan desil 2 dalam DTSEN, yakni kelompok termiskin yang rata-rata sudah tidak terdaftar di Dapodik. Pemerintah menanggung penuh biaya pendidikan, mulai dari seragam, perlengkapan sekolah, hingga konsumsi harian. Agar mendukung keamanan dan kenyamanan, setiap asrama akan dilengkapi dengan wali asrama, petugas keamanan, serta CCTV yang terkoneksi langsung ke kementerian pusat.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dijadwalkan pada 30 September 2025 di BPVP dan SMA 16, menyesuaikan dengan kelengkapan sarana fisik yang masih dipenuhi, seperti bantal, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Hingga kini, pendaftaran masih terus berlangsung.

Di SMA Negeri 16, satu rombongan belajar (rombel) telah terisi 24 orang, hanya kurang satu siswa agar memenuhi kuota penuh. Pada tingkat SD, dari kuota 50 orang, baru 19 yang terdaftar. Sementara di BPVP, rombel SMA dan SMP sudah terpenuhi, tetapi rombel SD masih membutuhkan tambahan peserta.

“Kami akan terus berupaya. Jika ada usulan atau informasi dari masyarakat mengenai anak yang putus sekolah dari keluarga tidak mampu, kami akan segera melakukan verifikasi dan validasi lapangan,” katanya.

Selain di Samarinda, kabupaten/kota lain di Kaltim, seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), Berau, dan Bontang, juga telah mengajukan proposal program serupa. Saat ini, mereka masih menunggu validasi serta peninjauan lapangan dari kementerian.

Dengan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jembatan keluar dari jerat kemiskinan sekaligus membuka peluang masa depan lebih baik bagi anak-anak yang sebelumnya terpinggirkan dari akses pendidikan. (yud)