KALTIM VOICE, SAMARINDA – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR & PERA) Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk berbagai kegiatan pembangunan pada tahun 2025. Dari keseluruhan dana tersebut, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama karena menyerap alokasi terbesar.

Kepala Dinas PUPR & PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa hingga akhir Agustus 2025, realisasi anggaran telah mencapai 27 persen, sementara progres fisik pekerjaan tercatat 32 persen.

Menurutnya, capaian ini masih sesuai dengan jadwal kontraktual yang ditetapkan. “Per Agustus, realisasi keuangan telah berada di angka 27 persen, sedangkan progres fisik sudah mencapai 32 persen. Hal ini masih sejalan dengan rencana kerja yang telah ditentukan,”jelas Fitra.

Fitra menjelaskan bahwa proses lelang proyek baru dimulai pada Maret lalu akibat adanya masa transisi pemerintahan.Pelantikan pejabat baru pada 20 Februari membuat beberapa kegiatan harus mengalami penyesuaian jadwal.

Meski demikian, ia yakin seluruh anggaran akan terserap secara optimal hingga akhir tahun.“Kendati beberapa program mengalami penyesuaian dan lelang awal tidak dilakukan, kami tetap optimistis penyerapan anggaran dapat dicapai sesuai target,”ujarnya.

Dalam anggaran 2025, pembangunan jalan menjadi perhatian utama, termasuk pengembangan sejumlah ruas jalan non-status untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Kalimantan Timur.

Salah satu proyek prioritas adalah pembangunan ruas Tering–Ujoh Bilang yang menghubungkan Kutai Barat dengan Mahakam Ulu. Proyek ini dianggap strategis karena membuka akses ke wilayah perbatasan, meski berstatus non-status. Pembangunan ruas tersebut dikerjakan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pihak provinsi menangani sebagian pekerjaan, sementara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) mengelola segmen lainnya. Tahun ini, anggaran yang disiapkan mencapai Rp200 miliar, dan rencana tahun depan sekitar Rp160 miliar.

“Tahun ini, kami mengalokasikan sekitar Rp200 miliar untuk ruas Tering–Ujoh Bilang, dan tahun depan direncanakan Rp160 miliar. Proyek ini tetap menjadi fokus karena perannya penting bagi konektivitas daerah perbatasan,”jelas Fitra.

Terkait kabar kemungkinan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, Fitra menegaskan pihaknya akan menunggu keputusan resmi dari otoritas terkait. “Kami bukan bagian dari tim penganggaran pusat sehingga keputusan pemotongan dana sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Namun, kegiatan yang masuk kategori prioritas besar kemungkinan tidak akan terdampak pengurangan,”pungkasnya. (nisa)