KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Pemegang Kartu Akses UMKM Penyintas Gas LPG 3 Kg (KEMAS) di Samarinda mendapat jatah LPG 3 kilogram (kg) hingga 10 tabung per bulan. Namun, jatah tersebut tidak bisa diambil sekaligus dan wajib diambil secara bertahap sesuai jadwal pangkalan.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda Nurrahmani mengatakan, tidak semua PEKKA otomatis menjadi penerima. Data tersebut kembali disaring berdasarkan kondisi usaha, penghasilan, serta kriteria yang disesuaikan dengan ketentuan Pertamina.
“Yang laundry tidak boleh, batik juga tidak boleh. Kemudian kalau omzetnya di atas Rp800 ribu per hari, itu juga tidak boleh,” kata Nurrahmani usai peluncuran KEMAS di Ballroom Arutala, Kantor Bapperida Samarinda, Selasa (15/9/2026).
Dari proses tersebut, 137 orang ditetapkan sebagai penerima. Sementara 80 orang lainnya tidak masuk dalam daftar karena hasil verifikasi menunjukkan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
KEMAS mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Setiap penerima memperoleh kuota LPG 3 kg antara lima hingga 10 tabung per bulan, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jenis usaha dan penghasilan.
Harga yang dibayarkan penerima juga mengikuti harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp18 ribu per tabung. Pemkot berharap akses tersebut dapat menekan biaya produksi pelaku usaha yang selama ini harus membeli LPG di luar jalur resmi dengan harga lebih tinggi.
Namun, jatah bulanan tersebut tidak bisa diambil sekaligus. Penerima harus mengambil LPG secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan pangkalan.
“Tidak langsung diambil semua. Jadi mungkin minggu ini ambil berapa, minggu depan ambil lagi. Sesuai dengan jadwal pangkalannya,” tegasnya.
Penyaluran juga tidak bisa dilakukan di sembarang pangkalan. Setiap penerima akan diarahkan ke pangkalan yang telah ditentukan sesuai wilayahnya, sementara pangkalan tersebut sudah menerima data nama-nama penerima KEMAS.
Ketika LPG tersedia, pangkalan akan menginformasikan jadwal pengambilan kepada penerima. Warga kemudian datang membawa kartu KEMAS serta dokumen kependudukan untuk mengambil jatah yang diberikan.
Nama penerima menjadi kunci dalam proses tersebut. Jika data seseorang tidak tercatat di pangkalan yang ditunjuk, maka LPG tidak dapat diambil menggunakan kuota KEMAS.
“Pangkalan itu sudah punya datanya. Kalau namanya tidak ada di pangkalan, dia tidak bisa mengambil. Nanti datang, menunjukkan kartu, KK dan sebagainya, kemudian mengambil dan tanda tangan,” jelasnya.
Setiap pengambilan juga dicatat oleh pangkalan dan masuk dalam sistem distribusi Pertamina. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui penyaluran LPG berdasarkan penerima, jumlah tabung yang diambil, hingga pangkalan tempat LPG tersebut disalurkan.
Pola pengambilan bertahap ini sekaligus membatasi peluang LPG bersubsidi diborong atau dialihkan kepada pihak lain. Penerima hanya mengambil sesuai kebutuhan dan jadwal, bukan menghabiskan seluruh kuota dalam satu waktu.
Jika kuota bulanan sudah habis, pembelian berikutnya tidak lagi menggunakan jatah KEMAS. Begitu pula apabila jatah tidak diambil, distribusinya dapat disesuaikan kembali agar LPG tidak tertahan di satu penerima.
Kartu KEMAS sendiri diterbitkan berdasarkan nama dan alamat penerima. Karena itu, kartu tidak dapat digunakan oleh orang lain untuk mengambil LPG atas nama penerima yang terdaftar.
Daftar penerima juga tidak bersifat permanen. Pemkot akan mengevaluasi kondisi ekonomi penerima dan dapat mengeluarkan mereka dari program apabila kondisi usaha maupun penghasilannya sudah membaik.
“Kalau nanti dia menikah dengan orang kaya, misalnya, atau usahanya sudah meningkat, omzetnya sudah meningkat, ya bisa kita keluarkan,” imbuhnya.
Pembaruan data secara menyeluruh dilakukan setiap dua tahun. Namun, evaluasi dapat dilakukan lebih cepat apabila ada laporan atau perubahan kondisi penerima yang ditemukan di lapangan.
Menariknya, Yama justru berharap jumlah penerima KEMAS pada periode berikutnya semakin sedikit.
Bagi dia, berkurangnya jumlah penerima bukan berarti program gagal, melainkan menjadi tanda semakin banyak keluarga yang sudah keluar dari kondisi ekonomi sulit.
“Saya malah pengen kalau bisa turun. Kalau turun berarti orang yang ekonominya sulit sudah berkurang. Kalau naik berarti masalahnya masih banyak,” pungkas Yama. (mell)
