KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Seminar pembangunan bertajuk “Arah Pembangunan Kaltim: Integrasi Kebijakan, SDM Berkualitas, dan Pengelolaan SDA untuk Kaltim Emas” di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (12/5/2026) hanya jadi kekecewaan buat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Ketua Umum HMI, Ashan Putra Pradana, mengaku menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam forum yang sejak awal disiapkan sebagai ruang dialog pembangunan antara mahasiswa dan pemerintah daerah.

Padahal, Rudy sebelumnya kerap mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi melalui diskusi, bukan aksi jalanan. “Beliau kan sering menyampaikan ayo kita duduk bareng, ayo kita diskusi, ayo kita bicara soal kondisi Kaltim. Nah, hari ini kami bikin ruang itu, kami bikin forum itu, tapi justru tidak ada perwakilan Pemprov,” ujarnya.

Ashan bahkan mengaku kecewa lantaran seminar tersebut sengaja dirancang untuk membahas arah pembangunan Kaltim secara lebih substansial, bukan sekadar soal infrastruktur fisik.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa terus-menerus hanya dimaknai lewat proyek dan pembangunan jalan, sementara kualitas sumber daya manusia justru luput dari perhatian utama. “Daerah yang kuat itu daerah yang mampu menghasilkan SDM berkualitas. Itu yang menurut kami harus menjadi perhatian serius pemerintah hari ini,” katanya.

Ia menilai absennya gubernur maupun jajaran strategis Pemprov menjadi ironi di tengah ajakan pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan publik. “Kalau memang maunya dialog, ya ini ruang dialognya. Kalau forum seperti ini saja tidak dihadiri, ya akhirnya mahasiswa kembali bertanya, sebenarnya arah pembangunan Kaltim ini mau dibawa ke mana,” tegasnya.

Tak hanya gubernur, HMI juga menyoroti ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda), Wakil Gubernur, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dinilai seharusnya hadir dalam forum pembangunan tersebut.

Ashan menyebut setidaknya satu dari unsur strategis pemerintah itu semestinya hadir karena pembahasan seminar berkaitan langsung dengan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah. “Sekda itu TAPD, yang membahas anggaran. Bappeda itu perencana pembangunan. Harusnya minimal ada satu yang hadir,” ucapnya.

HMI, kata dia, juga ingin memastikan visi besar pembangunan daerah, termasuk program Gratispol yang selama ini digaungkan pemerintah provinsi, tidak berhenti sebagai slogan semata.“Kami takut jangan sampai visi-visi besar itu hanya jadi dongeng. Makanya perlu dikawal bersama,” lanjutnya.

Meski tanpa kehadiran Pemprov, seminar tersebut tetap menghasilkan sejumlah catatan. Hasil diskusi itu nantinya akan direkomendasikan langsung kepada DPRD Kaltim sebagai bahan evaluasi arah pembangunan daerah ke depan.

“Kemungkinan hasil diskusi ini nantinya akan kami rangkum kembali, lalu menjadi acuan untuk dibawa ke DPRD agar bisa dikawal lebih lanjut.” tandas Ashan. (mell)