KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Sejumlah kursi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yan lowong dipastikan segera diisi. Langkah ini disiapkan untuk menjaga stabilitas kinerja pemerintahan setelah terjadi pergeseran pada beberapa posisi strategis di lingkup Pemkot.
Andi Harun mengatakan, pengisian jabatan kosong menjadi prioritas agar roda organisasi tetap berjalan optimal, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. “Kita setelah ini baru kita akan lakukan pengisian jabatan-jabatan lain yang lowong, beberapa JPT yang kosong,” ujarnya.
Ia merinci sejumlah posisi yang saat ini belum terisi secara definitif di antaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Inspektorat, Asisten I, hingga Sekretaris DPRD.
“Ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kepala Dinas Perkim, ada inspektorat, ada Asisten I, Sekretaris Dewan. Ada beberapa yang lain lagi yang memang juga harus segera kita isi,” jelasnya.
Kekosongan jabatan tersebut salah satunya adalah Inspektur Kota yang ditinggalkan Neneng Chamelia Shanti yang kini resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
Menurut Andi Harun, pengisian jabatan akan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pergeseran pejabat di lingkungan internal serta mekanisme manajemen talenta untuk posisi yang belum memungkinkan diisi melalui rotasi.
“Kita akan memakai dua pendekatan. Jika memungkinkan dilakukan pergeseran, akan kita lakukan juga pergeseran. Itu dalam rangka penyegaran tugas-tugas,” katanya.
Ia menambahkan, sebagian pejabat memang dinilai sudah cukup lama berada pada posisi tertentu sehingga perlu dilakukan penyegaran untuk menjaga ritme kerja organisasi tetap dinamis. “Karena beberapa di antaranya memang sudah cukup waktunya untuk dilakukan penyegaran,” ujarnya.
Selain melalui rotasi jabatan, Pemkot Samarinda juga akan memanfaatkan sistem manajemen talenta dalam proses pengisian posisi strategis yang saat ini masih kosong agar penempatan pejabat tetap berbasis kinerja dan kebutuhan organisasi. (mell)
