KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menegaskan bahwa penanganan keluarga berisiko stunting merupakan kunci utama untuk mencegah munculnya kasus baru di wilayah tersebut.
Langkah ini dianggap penting agar upaya penurunan stunting tidak berhenti hanya pada perbaikan kondisi anak yang telah tercatat dalam data. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi daerah dengan capaian terbaik di provinsi tersebut.
Kukar tercatat sebagai satu-satunya kabupaten/kota yang berada di bawah rata-rata prevalensi stunting nasional dan menunjukkan penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir. Ia meminta keberhasilan tersebut dapat dibagikan sebagai pedoman bagi daerah lain.
“Kukar merupakan satu-satunya daerah kita yang berhasil menekan prevalensi hingga berada di bawah angka nasional. Kami telah meminta agar praktik baik dari Kukar dapat dijelaskan kepada daerah lain sebagai pembelajaran,” ujarnya pada Senin (08/12/2025).
Sri menjelaskan bahwa keberhasilan Kukar tidak lepas dari mekanisme pendataan yang berjalan secara berjenjang dari tingkat desa dan kelurahan. Data keluarga berisiko dikumpulkan secara rinci sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Selain komitmen kepala daerah, hal yang sangat menentukan adalah sistem pendataan yang tersusun sejak dari level desa dan kelurahan. Mereka memiliki data lengkap mengenai keluarga yang masuk kategori risiko stunting. Model seperti ini perlu direplikasi,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa pendekatan pencegahan stunting harus lebih luas daripada sekadar menindaklanjuti anak yang telah teridentifikasi stunting. Menurutnya, anak yang berusia di atas lima tahun memang tidak lagi tercatat dalam data stunting, tetapi kelompok baru dapat muncul jika keluarga berisiko tidak mendapatkan penanganan.
“Ketika anak memasuki usia lima tahun, ia otomatis keluar dari data stunting. Namun, potensi kasus baru dapat terjadi apabila keluarga berisiko tidak diintervensi. Fokus kita bukan hanya pada angka stunting, tetapi juga pada keluarga yang berpotensi melahirkan kasus baru,” jelasnya.
Pemprov Kaltim telah menjalin kerja sama dengan BKKBN untuk memperoleh data keluarga berisiko secara rinci by name, by address. Data tersebut menjadi dasar pemetaan intervensi di seluruh desa dan kelurahan.
“Data yang kami terima bersifat by name, by address, dan tersedia di tingkat desa serta kelurahan. Dari situ dapat diketahui keluarga mana saja yang masuk kategori risiko serta bagaimana langkah intervensinya. Tidak semua keluarga berisiko karena faktor ekonomi; sebagian dipengaruhi kebiasaan, pola makan, atau pola pengasuhan. Penanganannya tentu berbeda,” ungkapnya.
Sri menjelaskan bahwa sistem pendataan dengan kode warna, seperti yang diterapkan di Kukar, terbukti sangat membantu proses intervensi. Pendataan berbasis warna memudahkan identifikasi jenis penanganan yang diperlukan setiap keluarga.
“Setiap desa memiliki peta data berwarna yang menunjukkan jenis intervensi untuk masing-masing keluarga. Jika data sudah lengkap, perangkat daerah bisa melakukan intervensi sesuai kebutuhan. Mekanismenya tidak lagi parsial atau sekadar menjalankan program tanpa melihat kondisi lapangan,” ujarnya.
Terkait dukungan anggaran, Sri menyampaikan bahwa tahun ini masih tersedia bantuan spesifik untuk penanganan stunting. Namun, pada tahun depan kapasitas fiskal Kaltim akan tertekan akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sehingga tidak seluruh bantuan dapat dialokasikan kembali.
“Tahun ini kita masih memiliki alokasi bantuan. Namun tahun depan, dengan adanya pengurangan TKD, kapasitas fiskal kita sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan menyediakan bantuan serupa,” katanya.
Walaupun begitu, Sri memastikan bahwa upaya penanganan stunting tidak semata bergantung pada APBD. Pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan berbagai sumber dana alternatif. “Penanganan stunting dapat memanfaatkan sumber pendanaan lain, seperti dana CSR maupun program Bapak Asuh. Semua pihak memiliki kesempatan untuk menjadi Bapak Asuh bagi anak stunting. Jika program ini dijalankan bersama, kita berharap angka stunting di Kaltim tetap dapat ditekan,” tutupnya.
(Adv/DiskominfoKaltim/ns)
