KALTIMVOICE.ID, PENAJAM — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor kembali menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antara Pulau Jawa dan Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Timur yang selama ini menjadi penopang besar perekonomian nasional. Pernyataan itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI yang digelar di Balikpapan, Rabu (26/11/2025).

Dalam forum tersebut, Mudyat memaparkan sejumlah persoalan strategis yang masih dihadapi Kabupaten PPU dan wilayah Kaltim pada umumnya. Ia menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur yang dinilainya semakin memperlebar jarak antara kontribusi daerah dan manfaat yang diterima masyarakat.

Menurutnya, kondisi Kalimantan Timur sangat ironis jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Infrastruktur di Jawa dinilainya dibangun sangat masif dan modern, sementara Kalimantan—khususnya PPU—masih berjuang menyelesaikan infrastruktur dasar.

“Kalau kita lihat pembangunan jalan di Pulau Jawa itu bertingkat-tingkat. Di Kaltim, jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” ujar Mudyat.

Ia menilai ketimpangan ini tidak mencerminkan keadilan fiskal. Padahal, Kaltim merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara melalui sektor migas, batubara, dan hasil sumber daya alam lainnya yang selama puluhan tahun mengisi kas nasional.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Kabupaten PPU justru mengalami tekanan fiskal yang semakin berat, terutama sejak penetapan wilayah tersebut sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Alih-alih mengalami peningkatan dukungan fiskal, kemampuan keuangan daerah justru merosot drastis.

“APBD kami tahun lalu masih di angka Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa Rp1,3 triliun. Kondisi ini sangat memukul daerah,” tegasnya.

Penurunan anggaran sebesar hampir 50 persen tersebut menurut Mudyat berdampak luas terhadap kemampuan daerah dalam membiayai infrastruktur dasar, pelayanan publik, hingga persiapan PPU sebagai penyangga utama IKN. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan belanja daerah terus meningkat sementara kemampuan fiskal justru menyusut.

Karena itu, Mudyat menekankan perlunya perhatian serius dari pemerintah pusat dan legislatif, khususnya terkait kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan mekanisme pembagian dana bagi hasil (DBH). Ia berharap Komisi XII DPR RI dapat menjadi saluran aspirasi daerah-daerah penghasil SDA agar mendapatkan porsi yang lebih proporsional.

“Kami berharap dana bagi hasil dapat kembali diberikan secara adil kepada daerah penghasil, termasuk Kalimantan Timur. Karena daerah penghasil juga perlu ruang fiskal untuk membangun,” ucapnya.

Ia juga meminta agar kebijakan fiskal nasional tidak hanya terfokus pada daerah dengan populasi besar, namun mempertimbangkan kontribusi strategis wilayah seperti Kaltim yang selama ini menjadi tulang punggung energi negara.

Kegiatan kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah se-Kalimantan Timur, perwakilan kementerian, serta anggota Komisi XII DPR RI yang tengah menyusun rekomendasi penguatan pendapatan negara dan efisiensi alokasi transfer pusat ke daerah.

Dengan penyampaian ini, Bupati Mudyat berharap adanya perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah, terutama dalam menghadapi tantangan besar pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Bagi PPU, pemerataan pembangunan bukan hanya tuntutan, tetapi kebutuhan mendesak yang menentukan kelancaran peran strategisnya sebagai penyangga IKN dan pusat pertumbuhan baru di Kaltim.(Adv/diskominfoppu/humas/edited:udin.zacrez)