KALTIMVOICE.ID, PENAJAM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menyerap berbagai masukan masyarakat terkait kendala infrastruktur daerah dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 yang digelar di Penajam, Kamis (17/9/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR PPU Muhajir menyatakan forum bertema “Sinergi Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan” tersebut difokuskan untuk mengevaluasi program serta menentukan skala prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“FKP ini menjadi ruang terbuka bagi kami untuk menerima masukan, kritik, dan saran. Seluruh masukan akan menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menentukan prioritas pembangunan,” kata Muhajir didampingi Sekretaris Dinas PUPR PPU Muhammad Ali Mustofa.
Sejumlah isu strategis yang dibahas dalam forum tersebut mencakup pemenuhan air bersih, percepatan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), layanan tata ruang, hingga kendala pasokan material agregat.
Layanan Air Bersih dan Pendampingan PBG
Dalam penanganan krisis air bersih, Dinas PUPR PPU tengah menyiapkan perluasan jaringan pipa yang nantinya dikelola bersama Perumdam Benuo Taka. Muhajir meminta jajaran kecamatan dan kelurahan aktif menyosialisasikan program sambungan rumah (SR) kepada warga.
Terkait pelayanan perizinan, Dinas PUPR merespons keluhan masyarakat mengenai kendala penyusunan dokumen teknis PBG. Sebagai solusi, pendampingan khusus diberikan kepada 50 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Penajam, Waru, dan Babulu.
“Pendampingan mencakup pemenuhan dokumen teknis, pembuatan gambar bangunan, hingga proses penginputan data sampai izin PBG terbit,” ujarnya.
Penguatan UPT dan Kendala Agregat
Pada sektor penataan ruang, Dinas PUPR memaksimalkan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Keterangan Rencana Perkotaan (KRP). Selain itu, penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di empat kecamatan terus didorong sebagai ujung tombak pelayanan lapangan.
Meski demikian, Muhajir mengonfirmasi adanya kendala keterbatasan material agregat yang menghambat perbaikan jalan di beberapa titik. Ia meluruskan persepsi publik mengenai stok material yang tersimpan di gudang UPT.
“Material yang ada tidak bisa langsung dihampar karena harus memenuhi standar dan komposisi teknis tertentu agar jalan tidak cepat rusak. Kami mohon masyarakat dan pemerintah desa memahami kondisi ini sembari menunggu proses pengadaan material berjalan,” jelasnya.
Untuk kebutuhan mendesak skala kecil, pihak dinas tetap mengoptimalkan pemeliharaan rutin menggunakan material yang tersedia.
(Adv25/diskominfoppu/udin.zacrez)
