KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) tidak akan mengganggu keberlangsungan dua program prioritas yang menjadi andalan pemerintah daerah, yakni Gratispol dan Jospol.
Pernyataan ini sekaligus meredam kekhawatiran masyarakat mengenai potensi terhambatnya layanan pendidikan, kesehatan, dan sektor strategis lainnya akibat efisiensi anggaran.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Dasmiah, menjelaskan bahwa turunnya DBH dari pemerintah pusat memang mengharuskan daerah melakukan penyesuaian anggaran.
Namun, efisiensi itu hanya diberlakukan terhadap kegiatan yang dinilai tidak mendesak. “Efisiensi sejauh ini baru diterapkan pada kegiatan perangkat daerah. Hampir seluruh OPD harus melakukan penyesuaian,” ujarnya pada Senin (24/11/2025).
Ia memastikan bahwa program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak termasuk dalam daftar yang terkena pemangkasan anggaran. Menurutnya, sektor-sektor seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, dan fasilitas kesejahteraan publik lainnya yang masuk dalam program utama Gratispol dan Jospol tetap berjalan tanpa gangguan.
Hasil pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pun mengonfirmasi bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan efisiensi yang memengaruhi dua program tersebut. “Berdasarkan pembahasan bersama TAPD, sampai sekarang belum ada dampak efisiensi terhadap Gratispol maupun Jospol. Semoga kondisi ini tetap bertahan,” jelas Dasmiah.
Program Gratispol meliputi berbagai fasilitas bagi masyarakat Kaltim, seperti pendidikan gratis mulai tingkat SMA/SMK hingga perguruan tinggi S1 sampai S3, layanan kesehatan gratis, penyediaan internet desa, bantuan seragam sekolah, dukungan administrasi kepemilikan rumah, serta program umrah dan perjalanan religi bagi marbot serta penjaga rumah ibadah.
Dasmiah mengatakan bahwa bantuan perjalanan religi bagi marbot dan penjaga rumah ibadah memberikan efek positif yang lebih luas. “Manfaatnya sangat besar karena rumah ibadah menjadi lebih bersih dan terawat sehingga masyarakat dapat beribadah dengan lebih nyaman. Program ini juga tidak hanya untuk masjid, tetapi berbagai rumah ibadah lainnya,” tuturnya.
Di sisi lain, Jospol mencakup agenda pembangunan strategis, antara lain hilirisasi pertanian, pengembangan teknologi, pemberian insentif bagi guru umum, pesantren dan penjaga rumah ibadah, penguatan pariwisata desa, pembangunan infrastruktur, revitalisasi Sungai Mahakam, serta peningkatan investasi di daerah.
Dasmiah menutup penjelasannya dengan harapan agar seluruh program prioritas tersebut dapat terus dilanjutkan sebagai wujud komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.“Kami berharap program-program itu tetap dapat berjalan, karena merupakan janji yang telah disampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya.
(Adv/DiskominfoKaltim/ns)
