KALTIMVOICE.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, untuk mengantisipasi potensi turbulensi anggaran yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan daerah pada tahun 2026.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan, komunikasi intensif antara perangkat daerah dan kementerian teknis telah dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan fiskal nasional dapat segera direspons di tingkat daerah.

“Sudah, kita terus berkoordinasi. Saya perintahkan Bapak Negara untuk koordinasi sekda bagian keuangan, BPKAD untuk koordinasi terus dengan Kementerian Keuangan,” ujar Ardiansyah, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, koordinasi ini penting agar Pemkab Kutim tidak hanya menjadi pihak penerima kebijakan pusat, tetapi juga dapat berperan aktif dalam menyampaikan kondisi dan kebutuhan fiskal di daerah. Dengan begitu, kebijakan fiskal nasional bisa diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal.

Ardiansyah juga mengapresiasi pendekatan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dinilainya memiliki pandangan visioner dan responsif terhadap dinamika ekonomi global. “Kalau dilihat dari komentar Menteri Keuangan yang baru ini luar biasa beliau untuk melihat dan menelaah apa yang terjadi di dunia,” ujarnya.

Dirinya berharap sistem pendanaan daerah dapat diperkuat agar tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH). “Selama ini kita di DBH saja nih Pak, kira-kira untuk penguatan kita lepas dari pengurang itu,” katanya.

Ia memastikan, anggaran untuk sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya akan tetap menjadi prioritas dalam APBD Kutim 2026, dengan strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif terhadap perubahan fiskal nasional. (adv/diskominfokutim/yud)