KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (23/2/2026), membawa tujuh tuntutan yang mereka minta segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Sejak sore, mahasiswa menyampaikan poin-poin tuntutan melalui orasi dan pembacaan pakta integritas. Isinya tidak hanya soal evaluasi program pendidikan, tetapi juga transparansi anggaran, penanganan kerusakan lingkungan, pemerataan pembangunan, hingga perlindungan masyarakat adat dan buruh.
Koordinator lapangan GERAM, Angga, mengatakan salah satu sorotan utama adalah persoalan bantuan pendidikan yang dinilai belum merata.“Di lapangan masih ada mahasiswa yang seharusnya menerima bantuan, tetapi belum masuk dalam data penerima. Ini yang kami minta untuk dievaluasi,” ujarnya.
Ia menyebut persoalan pendataan ditemukan di beberapa kampus, termasuk Universitas Mulawarman. Perbedaan skema biaya di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda juga menjadi bahan pertanyaan mahasiswa terkait keadilan distribusi program.
Selain pendidikan, mahasiswa mendesak pemerintah lebih serius menangani persoalan lingkungan di Kalimantan Timur. Mereka juga meminta pengelolaan APBD dilakukan secara transparan serta menjamin perlindungan terhadap masyarakat adat dan buruh.
Aksi pun sempat memanas saat massa bergerak mendekati pintu utama kantor gubernur. Namun, situasi kembali kondusif setelah dilakukan komunikasi antara aparat dan perwakilan mahasiswa.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kemudian menemui massa dan membuka dialog langsung di lokasi aksi. Ia menyatakan pemerintah siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. “Kami hadir di sini untuk mendengar langsung. Aspirasi ini akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan mahasiswa merupakan bagian penting dalam mengawal kebijakan daerah. “Mahasiswa adalah mitra kritis pemerintah. Kritik itu penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Dialog berlangsung sekitar satu jam dan ditutup dengan penyerahan dokumen tujuh tuntutan kepada pemerintah provinsi. Mahasiswa memastikan akan terus mengawal komitmen tersebut agar benar-benar direalisasikan. (mell)
