KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) turut berdampak pada realisasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kalimantan Timur. Sejumlah program yang bersumber dari aspirasi masyarakat berpotensi mengalami penyesuaian hingga penundaan pelaksanaan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi, mengatakan saat ini pihaknya tetap memprioritaskan usulan masyarakat yang telah dihimpun sejak tahun sebelumnya melalui mekanisme resmi perencanaan daerah.
“Yang jelas kita saat ini konsentrasi dengan apa yang sudah diusulkan oleh masyarakat dari tahun lalu yang memang mekanismenya melalui SIPD,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi keterbatasan fiskal daerah saat ini menjadi tantangan bersama, tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga DPRD dalam merealisasikan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui berbagai forum resmi.
Ia menilai masyarakat perlu memahami situasi tersebut mengingat sebagian program yang telah diusulkan sebelumnya berpotensi mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dan apapun yang sudah kita sampaikan bahwasannya juga harus diterima oleh masyarakat memahami keadaan,” katanya.
Reza menjelaskan, pokir DPRD merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui berbagai mekanisme, mulai dari reses, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), hingga kunjungan langsung ke daerah pemilihan.
Karena itu, setiap usulan yang telah disampaikan masyarakat melalui jalur tersebut tetap menjadi tanggung jawab DPRD untuk diperjuangkan meskipun dihadapkan pada kondisi pemangkasan anggaran.
“Apalagi ini kan sah secara penganggarannya, melalui hasil reses, kemudian juga melalui hasil musrenbang, ini menjadi salah satu corong bagi menyerap aspirasi daripada masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat selama ini menjadikan anggota DPRD sebagai saluran utama dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, DPRD tetap berupaya mencari solusi agar aspirasi yang telah dihimpun dapat direalisasikan secara bertahap.
“Tentunya kita wajib untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kondisi apapun itu harus kita tuangkan ke dalam pokir-pokir entah itu nanti pemangkasan dan lain-lainnya,” tegasnya.
Meski demikian, ia berharap seluruh pihak dapat memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi saat ini, sembari bersama-sama mencari langkah agar program-program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat tetap bisa direalisasikan.“Kita bisa mencarikan solusi bersama untuk merealisasikan janji-janji kita.” pungkasnya. (mell)
