KALTIMVOICE.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kini mengutamakan model perencanaan partisipatif dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan. Program yang dijalankan tidak lagi didesain secara top-down, tetapi lahir dari usulan masyarakat desa melalui Musrenbang.

Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid, menegaskan, pihaknya tidak ingin memaksakan jenis pelatihan tertentu kepada masyarakat. Program harus datang dari kebutuhan warga, bukan dari asumsi pemerintah. “Jadi kami juga bekerja sama, misalkan bekerja sama dengan APSAI Asosiasi perusahaan sayang anak itu dalam penumbuhan, kemudian mereka berkolaborasi,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Idham menjelaskan, selama ini desa-desa telah mengajukan beragam pelatihan sesuai minat warga. Misalnya pelatihan tata rias tingkat dasar yang diusulkan Desa Karangan, hingga pelatihan pembuatan sabun dan sampo di desa lain. Pendekatan ini membuat peserta pelatihan lebih antusias karena materi yang diberikan sesuai minat mereka.

Meski demikian, DP3A menghadapi tantangan besar, minimnya usulan pemberdayaan dibandingkan dengan usulan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, atau irigasi. Kondisi ini membuat anggaran pemberdayaan relatif kecil. “Kalau banyak usulan kan juga banyak anggaran yang masuk kekita kan, tapikan tidak bisa di paksakan untuk mengusulkan,” tegasnya.

Dengan sistem bottom-up, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar, pelatihan ekonomi memiliki manfaat jangka panjang bagi peningkatan pendapatan keluarga. Jika minat masyarakat meningkat, alokasi pemberdayaan juga akan bertambah. (adv/diskominfokutim/yud)