KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Polemik penghentian Bantuan Sosial Terencana (BST) bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Timur akhirnya mendapat penjelasan dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Setelah diprotes Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Kaltim dalam aksi 214 di depan DPRD Kaltim, Dinas Sosial (Dinsos) memastikan program tersebut tidak dihapus, melainkan mengalami penyesuaian penerima akibat keterbatasan anggaran.

Kepala Dinsos Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan efisiensi anggaran membuat kuota penerima bantuan tahun ini turun drastis dibanding tahun sebelumnya. “BST itu sebenarnya tidak dihentikan. Hanya penerimanya yang disesuaikan karena kita semua mengalami efisiensi,” ujarnya usai menghadiri agenda di Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya, bantuan tersebut dapat menjangkau sekitar 6.000 penyandang disabilitas. Namun, pada 2026, kemampuan anggaran hanya memungkinkan bantuan diberikan kepada sekitar 500 penerima.

“Kalau dulu hampir semua kategori kita bantu, dari disabilitas ringan sampai berat. Sekarang kami prioritaskan untuk disabilitas berat,” katanya.

Penentuan penerima, kata dia, dilakukan berdasarkan data yang dihimpun kabupaten dan kota melalui aplikasi pendataan milik Dinsos Kaltim. Dari hasil verifikasi tersebut, tercatat sekitar 400 hingga 500 penyandang disabilitas berat yang masuk kategori prioritas.

Meskipun kuotanya berkurang, nilai bantuan disebut tetap sama, yakni Rp1 juta per penerima. “Yang turun itu kuotanya, bukan besar bantuannya. Memang karena kondisi keuangan kita terbatas,” tegasnya.

Pemprov Kaltim juga telah mengusulkan tambahan penerima melalui APBD Perubahan 2026. Dalam skema itu, bantuan direncanakan kembali menjangkau sekitar 2.000 penyandang disabilitas, khususnya yang berada pada kelompok ekonomi desil 1 hingga desil 5.

“Perubahan nanti kita coba tambah lagi sekitar 2.000 sasaran. Kita fokus dulu kepada mereka yang kondisi ekonominya paling membutuhkan,” jelasnya.

Ia menyebut, saat ini jumlah penyandang disabilitas yang tercatat dalam sistem mencapai lebih dari 12 ribu orang, mulai dari kategori ringan hingga berat. Karena itu, pemerintah memilih melakukan prioritas penerima agar bantuan lebih tepat sasaran.

“Kalau semua diberikan sementara kemampuan anggaran terbatas, dampaknya juga tidak terlalu terasa. Jadi kita dahulukan yang paling membutuhkan,” katanya.

Lebih lanjut, Dinsos Kaltim memastikan evaluasi penerima akan terus dilakukan menyesuaikan kondisi fiskal daerah. Jika kemampuan anggaran kembali membaik, cakupan penerima BST disebut berpeluang diperluas lagi secara bertahap.

“Kalau nanti kondisi keuangan sudah lebih baik, tentu target penerimanya bisa kita tingkatkan lagi.” pungkas Andi. (mell)