KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Wali Kota Samarinda Andi Harun kembali menjawab sorotan terhadap penyewaan mobil Land Rover Defender yang digunakan sebagai kendaraan tamu VIP Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Kendaraan tersebut disewa sekitar Rp160 juta per bulan selama 2023-2026. Skewa sewa dinilai tidak efektif dalam penggunaan anggaran daerah.
Andi Harun menjelaskan, keputusan menyewa kendaraan tersebut diambil karena saat itu kemampuan anggaran daerah belum memungkinkan untuk melakukan pembelian. “Waktu mau beli itu duitnya nggak ada,” ujarnya dalam keterangannya kepada awak media, Jum’at kemarin (13/3/2026).
Ia mengatakan, sejak 2023, pemerintah kota memang melakukan optimalisasi belanja daerah agar lebih banyak anggaran dialokasikan untuk belanja modal yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Kondisi itu membuat pembelian kendaraan operasional dalam jumlah besar tidak bisa dilakukan sekaligus.“Kami sebenarnya ingin beli, tapi kemampuan anggaran saat itu belum memungkinkan,” katanya.
Oleh karena itu, penyewaan dipilih sebagai solusi agar operasional pemerintahan tetap berjalan sambil menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Kendati demikian, penyewaan mobil Land Rover Defender sebagai kendaraan tamu VIP tersebut menjadi perbincangan di media sosial dan memunculkan berbagai perspektif di tengah masyarakat.
Andi Harun menegaskan pihaknya tidak menghindari kritik dan justru meminta Inspektorat Daerah Kota Samarinda melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan tersebut. Ia bahkan mengaku datang langsung ke Inspektorat untuk meminta dilakukan evaluasi jika ditemukan hal yang perlu diluruskan.
“Beberapa hari ini saya datang sendiri ke inspektorat. Tolong periksa kalau terdapat hal-hal yang perlu diluruskan, dievaluasi. Jangan ragu walaupun itu menyangkut kepala daerah atau wakil kepala daerah,” ujarnya.
Langkah itu diambil untuk memastikan penggunaan fasilitas pemerintah daerah tetap sesuai aturan dan pengelolaan anggaran daerah berjalan secara transparan dan akuntabel. Ia juga menegaskan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penggunaan kendaraan tersebut.
Sejak awal dia mengakui mobil yang disewa sebagai kendaraan tamu itu juga kerap digunakannya. “Sejak awal saya tidak pernah bilang mobil itu tidak pernah saya pakai. Memang mobil tamu dan sering saya pakai,” ujarnya.
Ia pun menegaskan kendaraan tersebut tetap tercatat sebagai mobil tamu dan bukan mobil dinas kepala daerah, karena dirinya masih memiliki kendaraan dinas resmi. Lebih lanjut, Andi Harun menyebut Pemkot siap menerima hasil evaluasi apabila dalam kebijakan tersebut ditemukan hal yang perlu diperbaiki. “Kalau ada yang salah kita akui salah. Kalau ada yang harus diluruskan, kita luruskan bersama,” pungkasnya. (mell)
