KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Rencana perbaikan jalan di Kalimantan Timur pada tahun 2026 menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Dampaknya, penanganan ruas jalan yang masih rusak belum bisa dilakukan secara maksimal, terutama di wilayah Kutai Timur (Kutim) menuju Berau.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan kondisi tersebut terjadi setelah anggaran sektor pekerjaan umum tahun ini mengalami pemotongan sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Jika sebelumnya anggaran bisa mencapai Rp3,2 triliun hingga Rp4 triliun, saat ini hanya sekitar Rp800 miliar,” ujarnya.

Keterbatasan anggaran itu berdampak langsung pada rencana rekonstruksi jalan, khususnya di ruas Kaubun hingga Karangan di Kutim yang menjadi bagian jalur menuju Berau. Padahal, ruas tersebut merupakan salah satu titik yang tingkat kemantapan jalannya masih rendah dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Timur.

Akibatnya, dari kebutuhan perbaikan sepanjang sekitar 100 kilometer di ruas tersebut, pemerintah provinsi tahun ini hanya mampu menangani sebagian kecil saja. “Anggaran untuk rekonstruksi jalan di wilayah yang tingkat kemantapannya masih rendah hanya berkisar Rp20–30 miliar,” jelasnya.

Dengan anggaran tersebut, panjang jalan yang dapat diperbaiki diperkirakan hanya sekitar 3 kilometer dari total kebutuhan 100 kilometer. Meski demikian, secara umum kondisi jalan provinsi di Kalimantan Timur sebenarnya sudah cukup baik. Dari total sekitar 938 kilometer jaringan jalan provinsi, sekitar 85 persen di antaranya telah berada dalam kondisi mantap.

“Dari total sekitar 938 kilometer jalan provinsi, sekitar 85 persen dalam kondisi mantap, baik dengan lapisan aspal maupun beton,” katanya.

Sementara itu, pemerintah provinsi juga tetap memberikan perhatian terhadap sejumlah jalan yang tidak berstatus jalan provinsi namun memiliki peran strategis bagi konektivitas wilayah. Beberapa di antaranya seperti ruas Tering–Ujoh Bilang serta Sotek–Bongan yang menghubungkan Kutai Barat (Kubar) dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada tahun ini penanganan jalan non-status tersebut direncanakan sepanjang sekitar 20 kilometer dengan total anggaran sekitar Rp200 miliar. “Untuk kelanjutan penanganannya, masih menunggu perbaikan kondisi anggaran pada tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya. (mell)