KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Sorotan DPRD Kota Samarinda terhadap kecilnya kontribusi Perumda Varia Niaga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai ditanggapi Pemerintah Kota Samarinda. Sebelumnya, Pansus LKPJ DPRD menemukan skema kerja sama usaha dengan pembagian hasil yang dinilai kurang optimal, Pemkot memastikan evaluasi akan dilakukan secara berkala.
Asisten II Sekretaris Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan skema kerja sama yang saat ini berjalan memang disiapkan untuk memberi ruang kepada investor maupun BUMD berkembang pada tahap awal.
“Namanya juga awal, kita beri kemudahan dulu kepada investor, apalagi ini BUMD kita sendiri. Tidak mungkin juga baru mulai langsung digas penuh untuk memberikan PAD besar,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
Diketahui, Pansus LKPJ DPRD Samarinda menyoroti setoran PAD Varia Niaga yang hanya sekitar Rp500 juta tahun 2025 lalu. Dalam kunjungan lapangan pada 27 April lalu, DPRD juga menemukan sebagian usaha di kawasan Teras Samarinda dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Perumda disebut hanya menerima sekitar 10 persen dari keuntungan bersih.
Menanggapi hal itu, Marnabas menyebut kerja sama tersebut tetap akan dievaluasi setiap tahun, termasuk kemungkinan penyesuaian nilai kontribusi PAD ke depan. “Kami sudah minta bagian kerja sama untuk tiap tahun melakukan evaluasi. Masukan dari DPRD tentu jadi perhatian juga bagi kami,” katanya.
Ia menilai, geliat usaha di kawasan Teras Samarinda saat ini mulai menunjukkan perkembangan. Salah satunya terlihat dari pendapatan parkir yang disebut terus meningkat. “Sekarang parkir saja sudah bisa dapat Rp8 sampai Rp10 juta satu malam. Mudah-mudahan itu juga meningkatkan PAD kita,” ucapnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa penyertaan modal sekitar Rp10 miliar kepada Varia Niaga hanya difokuskan untuk pengelolaan Teras Samarinda. Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk mendukung keseluruhan aktivitas usaha perusahaan daerah. “Itu penyertaan modal secara keseluruhan, bukan hanya untuk Teras Samarinda saja,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama ini Varia Niaga juga memiliki fungsi sosial, terutama saat pemerintah membutuhkan intervensi harga kebutuhan pokok di tengah inflasi maupun kelangkaan barang. “Kalau ada kelangkaan minyak goreng atau cabai, mereka turun membantu. Bahkan kadang tidak cari untung,” jelasnya.
Meski begitu, Pemkot Samarinda memastikan skema kerja sama yang berjalan saat ini tetap akan dikaji ulang. Khususnya jika kondisi usaha Varia Niaga dinilai semakin stabil dan mampu meningkatkan kontribusi PAD lebih besar. “Kita berharap kerja sama ini nanti dikaji ulang. Kalau kondisi keuangan BUMD sudah bagus dan memungkinkan untuk ditingkatkan, ya kenapa tidak?” pungkas Marnabas. (mell)
