KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Pemkot Samarinda mulai menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola jaringan insinerator yang sedang disiapkan di berbagai kawasan kota. Upaya ini berjalan beriringan dengan pemasangan unit insinerator yang ditargetkan membantu menekan volume sampah harian.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menilai bahwa teknologi tersebut tak bisa berjalan optimal tanpa dukungan tenaga operator yang melalui pelatihan khusus. Oleh karena itu, proses perekrutan mulai dibuka sejak awal agar setiap unit memiliki tim yang lengkap ketika fasilitas beroperasi.
Plt Kepala DLH Samarinda, Suwarso, menjelaskan bahwa jumlah personel yang dibutuhkan tidak sedikit. Satu mesin insinerator harus ditangani oleh tim yang bekerja penuh untuk memastikan proses pembakaran berlangsung aman dan stabil.
“Kalau 10 insinerator berarti dibutuhkan sekitar 80 orang. Kami berikan kesempatan bagi warga sekitar agar bisa ikut terlibat dan bekerja di lokasi insinerator,” jelasnya, Sabtu (15/11/2025).
Ia menambahkan, karakter kerja insinerator berbeda dengan pengelolaan sampah biasa. Sistem ini menuntut kepatuhan terhadap standar operasional yang ketat, termasuk pemantauan lapangan untuk mencegah gangguan teknis maupun keselamatan.
“1 tim operator terdiri dari 5 petugas teknis dan 3 petugas keamanan yang menangani pemilahan sampah hingga pengoperasian mesin,” lanjutnya.
Sebelum ditempatkan, setiap calon operator diwajibkan mengikuti program pelatihan. Kurikulumnya mencakup pengenalan mesin bersuhu tinggi, tata cara keselamatan kerja, hingga pemeliharaan alat agar berfungsi stabil dalam jangka panjang.
“Semua calon pekerja akan kami beri pelatihan selama 1 sampai 2 minggu. Materinya meliputi pengoperasian mesin, keselamatan kerja, dan pemeliharaan alat. Karena bekerja di sekitar insinerator bersuhu tinggi, jadi harus paham betul aspek keamanannya,” ujarnya.
DLH memastikan bahwa proses rekrutmen memprioritaskan warga Samarinda, terutama mereka yang berada pada usia produktif. Untuk perlindungan sosial, instansi ini bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja agar seluruh operator terdaftar dalam program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. “Selain pelatihan, kami juga melibatkan Disnaker untuk memastikan mereka mendapat perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” tuturnya. (ns)
