KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Di balik capaian pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda yang mencapai sekitar 6,22 persen pada 2026, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disebut masih menghadapi berbagai tantangan. Kenaikan biaya operasional dan bahan baku dinilai menjadi tekanan yang paling dirasakan sektor usaha skala kecil.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan UMKM menjadi kelompok yang paling rentan ketika terjadi gejolak ekonomi. Sebab, kemampuan usaha kecil dalam menyerap kenaikan biaya produksi relatif terbatas dibanding pelaku usaha besar.

Menurutnya, kondisi tersebut mulai terlihat dari berbagai penyesuaian yang dilakukan pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya.

“Banyak pelaku UMKM yang harus mengurangi kapasitas produksi, melakukan efisiensi tenaga kerja, atau menghadapi kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar karena biaya bahan baku terus meningkat,” ujarnya, Jum’at (12/6/2026).

Sani menjelaskan, tekanan terhadap UMKM tidak terlepas dari meningkatnya biaya distribusi dan operasional dalam beberapa waktu terakhir. Dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di masyarakat.

Di sisi lain, ia mengakui pertumbuhan ekonomi Samarinda masih menunjukkan tren positif dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur. Namun, angka tersebut perlu dibaca secara lebih komprehensif karena belum seluruh sektor merasakan manfaat yang sama.

“Pertumbuhan ekonomi Samarinda memang masih menunjukkan angka yang baik dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur. Namun terdapat sejumlah dampak yang mulai dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat, khususnya pada sektor-sektor yang bergantung pada distribusi barang dan jasa,” katanya.

Selain tantangan yang dihadapi pelaku usaha, Sani juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang mengalami penyesuaian cukup besar pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, penurunan transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.

Ia menyebut total anggaran daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5,8 triliun pada 2025 kini turun menjadi sekitar Rp3,18 triliun pada 2026.

Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah memastikan program-program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung keberlangsungan UMKM yang menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal.

“Kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran. Belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang benar-benar prioritas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.” tandas Sani. (mell/ADV7/dprdsamarinda)