KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Rencana Pemerintah Pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 20 hingga 50 persen pada tahun 2026 mendapat sorotan tajam dari anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memberatkan pembangunan daerah, terutama di wilayah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti Kaltim.
Dalam keterangannya, Syafruddin menyampaikan keprihatinannya terhadap rencana pemotongan itu. Menurutnya, pusat perlu lebih objektif dalam menentukan daerah mana yang layak dipotong dan mana yang seharusnya dikecualikan.
“Kalimantan Timur ini adalah daerah penghasil. Jangan sampai masyarakat tidak bisa menikmati hasil SDA mereka sendiri,” ujarnya.
Syafruddin menambahkan, pemotongan DBH secara maksimal akan membuat pemerintah daerah kesulitan dalam membiayai pembangunan, khususnya infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, listrik, dan kebutuhan masyarakat lainnya. “Kalau dana bagi hasil dipotong terlalu besar, daerah tidak bisa bergerak menjawab kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Ia menekankan, kontribusi Kaltim terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup besar, khususnya melalui sektor Migas dan pertambangan. Namun, dana yang kembali ke daerah sering kali jauh lebih kecil. Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan ketidakadilan fiskal antara pusat dan daerah.
“Jangan sampai kontribusi Kaltim untuk APBN besar, tapi yang kembali ke daerah kecil. Ini bisa berdampak buruk, termasuk pada lingkungan dan distribusi bahan kebutuhan pokok,” jelasnya.
Ia mencontohkan kasus distribusi bahan bakar dan sembako yang sempat terhambat di Mahakam Ulu. Dikhawatirkan bisa terulang bila daerah kekurangan dukungan anggaran.
Ia menyebut, sejumlah kabupaten/kota di Kaltim juga mulai mengeluhkan wacana pemotongan tersebut. Jika kebijakan ini dijalankan, ia khawatir layanan dasar masyarakat akan terganggu dan pembangunan daerah terhambat.
Dirinya menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi daerah di tingkat pusat. “Saya meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan DBH untuk Kaltim. Daerah penghasil seperti Kaltim seharusnya mendapat perlakuan berbeda demi keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (yud)
