KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Berbagai pertanyaan dan dinamika masyarakat terkait pelaksanaan program beasiswa Gratispol mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Persoalan yang muncul di lapangan dinilai lebih banyak disebabkan oleh kesalahan persepsi mengenai kriteria penerima manfaat program tersebut.

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa secara umum program Gratispol berjalan dengan baik sejak diluncurkan. Namun, sebagai program perdana, ia mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dievaluasi dan dibenahi.

“Berkaitan dengan program Gratispol, semuanya berjalan dengan baik. Mungkin hanya ada kesalahan persepsi saja, karena ini program baru dan tentu tidak ada yang sempurna,” ujar Rudy.

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kaltim terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Evaluasi serta pembenahan terus dilakukan, terutama melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra). “Kami menerima seluruh kritik dan saran, dan segera melakukan pembenahan melalui Biro Kesra,” katanya.

Rudy menjelaskan, dari puluhan ribu penerima manfaat Gratispol, masih ada sebagian masyarakat yang belum menerima atau keliru memahami persyaratan karena adanya ketentuan khusus.

Penerima Gratispol wajib merupakan anak Kalimantan Timur atau minimal berdomisili di Kaltim selama tiga tahun. Selain itu, program ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa reguler. “Program ini untuk anak Kalimantan Timur atau yang sudah berdomisili minimal tiga tahun, dan hanya bagi mahasiswa reguler bukan eksekutif,” tegas Rudy.

Meski demikian, Rudy memastikan pemerintah tetap memberi perhatian bagi mahasiswa reguler mulai jenjang S1 hingga S3, termasuk guru-guru yang ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Untuk yang reguler, dari S1 sampai S3 tetap kita perhatikan, termasuk guru-guru,” pungkasnya. (mell)