KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Upaya menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital pemerintahan di Kalimantan Timur terus diperkuat melalui kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Bank Indonesia. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Ruang Maratua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Kamis (18/12/2025).

Forum strategis ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan arah kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menekankan, pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah (PPID) 2025-2027 pada tahun pertama menunjukkan progres menggembirakan. Hingga akhir 2025, sembilan kabupaten/kota telah menetapkan peta jalan tersebut, sementara Kabupaten Mahakam Ulu masih menyelesaikan tahapan regulasi.

Capaian ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan komitmen pemerintah daerah agar menjaga stabilitas harga sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Menurut Sri Wahyuni, konsistensi implementasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar dampak pengendalian inflasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan.

Sepanjang 2025, TPID Kalimantan Timur menjalankan berbagai intervensi konkret, mulai dari operasi pasar hingga Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan ratusan kali di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini dilengkapi dengan pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan secara harian agar memastikan respons cepat terhadap potensi gejolak harga.

Dari sisi ketahanan pasokan, pemerintah daerah juga fokus pada penguatan produksi lokal. Pengembangan Program Desa Korporasi Ternak (PDKT), penyaluran cadangan pangan ke wilayah rawan, serta pembangunan Pabrik Pakan Ternak di Kutai Kartanegara menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Kinerja ekonomi Kalimantan Timur yang tetap tumbuh positif turut menjadi indikator efektivitas kebijakan yang dijalankan. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2025 tercatat solid, dengan inflasi yang masih berada dalam rentang terkendali. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Budi Widihartanto, menegaskan, pengendalian inflasi harus dilakukan secara seimbang, baik melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, maupun pengelolaan ekspektasi masyarakat.

Selain stabilitas harga, percepatan digitalisasi daerah menjadi fokus penting dalam pertemuan ini. Prestasi Kalimantan Timur yang meraih penghargaan TPID dan TP2DD tingkat regional Kalimantan dinilai sebagai bukti nyata keberhasilan sinergi pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam mendorong transaksi digital pemerintahan.

Peluncuran aplikasi Mandau Kaltim dalam HLM tersebut menegaskan komitmen penguatan kebijakan berbasis data. Sistem ini dirancang agar meningkatkan akurasi pemantauan komoditas strategis, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah. Dengan dukungan teknologi dan sinergi lintas sektor, Kalimantan Timur optimistis mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (yud)