KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Memasuki minggu ketiga tahun ajaran baru 2026/2027, seragam sekolah gratis program Gratispol bagi siswa baru SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Timur masih belum dibagikan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menjelaskan molornya distribusi disebabkan karena pendataan siswa baru baru dapat dilakukan setelah sekolah menetapkan peserta didik diterima.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Seragam Gratispol, Joko Suprapto, mengatakan proses pendataan baru dimulai usai rapat koordinasi bersama seluruh satuan pendidikan pada 10 Juli lalu. Sejak saat itu, seluruh SMA, SMK, SLB, hingga Madrasah Aliyah mulai menginput data siswa baru yang telah dinyatakan diterima.
“Jadi memang jujur kami ini ada sedikit keterlambatan untuk pendataan. Sebab sekolah itu baru bisa menginput data kalau mereka sudah ditetapkan sebagai siswa. Baru masuk ukuran bajunya,” ujar Joko saat Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kaltim, di Kantor DPRD Kaltim, Senin (27/7/2026).
Pendataan tersebut menjadi tahapan penting karena sekolah harus menginput ukuran pakaian, sepatu, hingga perlengkapan lain milik masing-masing siswa. Data itulah yang kemudian menjadi dasar penyedia memproduksi seluruh paket seragam.
Menurut Joko, pengalaman distribusi tahun lalu menjadi bahan evaluasi bagi Disdikbud. Selain memperbaiki mekanisme pendataan, pihaknya juga mengembangkan aplikasi baru yang diklaim mampu menutup berbagai celah kesalahan yang sebelumnya menjadi temuan.
Melalui aplikasi tersebut, pilihan spesifikasi seragam telah dikunci agar sekolah tidak lagi salah memasukkan data, baik jenis pakaian maupun ukuran tertentu yang selama ini sering menimbulkan persoalan saat produksi.
“Insha Allah kesalahan-kesalahan yang terjadi di tahun sebelumnya kami sudah kunci. Jadi beberapa temuan BPK yang tahun lalu itu sudah kami kunci di sistem kami,” katanya.
Tak hanya itu, aplikasi tersebut juga akan dikembangkan agar terintegrasi dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dengan begitu, pendataan ukuran seragam diharapkan dapat dilakukan lebih awal sehingga proses pengadaan tidak lagi menunggu lama setelah tahun ajaran dimulai.
“Jadi aplikasinya tinggal kami duplikasi, tinggal kita gabungkan dengan sistem SPMB. Mudah-mudahan itu bisa kami lakukan di tahun depan,” jelasnya.
Disdikbud juga memastikan bantuan seragam tetap diberikan dalam bentuk barang, bukan uang tunai. Menurut Joko, skema tersebut dipilih untuk menjamin kualitas seragam yang diterima siswa tetap sama, mulai dari bahan, warna, hingga spesifikasi sesuai kontrak pengadaan.
Ia mengungkapkan, pada proses pengadaan tahun ini pihaknya bahkan meminta seluruh sampel bahan diuji terlebih dahulu sebelum diproduksi massal. Setelah produksi selesai, pengujian akan kembali dilakukan guna memastikan kualitas barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.
“Kami ingin memastikan bahannya bagaimana, kemudian standar warnanya seperti apa. Apa yang kita mintakan di dalam kontrak itu sesuai nanti yang diproduksi dan setelah produksi kami juga akan uji lagi,” ungkapnya.
Saat ini, proses produksi telah mulai berjalan. Data penerima tahap pertama telah diserahkan kepada penyedia sejak 17 Juli, sedangkan tahap kedua dirampungkan pada akhir Juli.
Berdasarkan data sementara, sebanyak 27.918 siswa SMK dan 34.167 siswa SMA telah masuk dalam proses pendataan, sementara beberapa sekolah lainnya masih melengkapi data peserta didik baru.
Joko mengatakan pihaknya terus mendorong penyedia agar proses produksi dipercepat sehingga distribusi dapat segera dimulai.
Meski kontrak pengadaan berlangsung hingga November, Disdikbud menargetkan paket seragam sudah mulai diterima siswa secara bertahap pada Agustus mendatang.
“Tapi yang jelas kami ingin pastikan mulai Agustus ini sudah mulai ada distribusi. Karena mulai tanggal 17 Juli itu sudah ada data yang kami sampaikan ke penyedia,” pungkasnya. (mell)
