KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat masih menemui berbagai kendala di daerah, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim). Ketimpangan pelaksanaan di antara provinsi Jawa dan wilayah luar Jawa menjadi sinyal perlunya kebijakan yang lebih fleksibel dan sesuai karakteristik daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menilai program tersebut harus dijalankan dengan cermat agar tidak menimbulkan efek domino bagi para pelaku usaha yang telah lebih dulu berpartisipasi dalam penyediaan layanan MBG.

“Kalau tiba-tiba ada perubahan sistem, kita khawatir pelaku MBG yang sudah berinvestasi justru dirugikan. Kasihan mereka. Karena itu, perlu penyesuaian dari pusat agar tidak disamaratakan. Daerah punya kondisi yang berbeda-beda,” ujarnya, Jum’at (10/10/2025).

Ia menjelaskan, daerah seperti Samarinda dan Balikpapan masih membutuhkan waktu dan kesiapan teknis agar pelaksanaan MBG dapat berjalan stabil. Di sisi lain, daerah seperti Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah mulai menunjukkan hasil positif dari penerapan dapur MBG.

“Setahu saya, ada dua dapur MBG di Kukar yang berjalan cukup baik. Tapi memang perlu perhatian ekstra setiap hari, terutama dari pemilik dan pengawas MBG,” tambahnya.

Meski demikian, Baba menyadari bahwa evaluasi dari pemerintah pusat juga tidak bisa dihindari. Kritik yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai efektivitas anggaran MBG dianggap wajar sebagai bagian dari proses penyempurnaan program nasional tersebut.

Kendati begitu, Baba berharap evaluasi tidak serta-merta diikuti dengan perubahan besar tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan. “Misalnya nasi yang baru matang disimpan dalam kondisi tertutup rapat, itu bisa menimbulkan uap dan mempercepat basi. Hal-hal teknis seperti ini harus benar-benar diperhatikan agar kualitas makanan tetap terjaga,” jelasnya.

Menurutnya, kendala teknis yang muncul di lapangan sering kali menjadi faktor utama keterlambatan distribusi dan penurunan kualitas makanan. Karena itu, dibutuhkan pengawasan intensif, bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari para pelaku MBG sendiri.

Baba menegaskan, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kondisi setiap wilayah.“Kalau evaluasi dilakukan dengan matang dan mempertimbangkan keberlanjutan pelaku lokal, saya yakin MBG bisa berjalan lebih efektif dan adil di seluruh Indonesia,” tandasnya. (ns)