KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bergerak cepat untuk memanfaatkan potensi ekonomi alur Sungai Mahakam sebagai upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini muncul di tengah proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) hingga sekitar Rp6 triliun pada 2026, yang membuat Pemprov Kaltim perlu mencari sumber pendapatan baru yang belum tersentuh sebelumnya. Salah satu strategi utama adalah pembangunan fasilitas tambat kapal di Sungai Mahakam.
Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Yusliando, menjelaskan bahwa aktivitas transportasi sungai, bongkar muat, dan hilir mudik kapal selama ini berjalan aktif, namun kontribusinya terhadap keuangan daerah masih minim.
“Gubernur melihat Mahakam sebagai aset strategis yang belum dieksplorasi optimal untuk pendapatan daerah. Selama ini pengelolaan alur sungai sepenuhnya di bawah KSOP dengan dukungan pihak ketiga seperti Pelindo. Ke depan, daerah harus punya ruang untuk ikut mendapatkan manfaat ekonomi,” ujar Yusliando, Sabtu (17/1/2026).
Pemprov Kaltim menyiapkan pembangunan fasilitas tambat di dua titik yang dianggap paling siap, yakni Sungai Kunjang dan Sungai Lais.
Kedua lokasi ini berada di atas lahan milik pemerintah provinsi, sehingga memudahkan perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap mulai 2026, mengingat kebutuhan anggaran yang cukup besar. Tahap awal fokus pada sarana dasar dan aspek teknis konstruksi.
“Anggarannya memang tidak kecil, makanya pembangunannya bertahap. Dua lokasi itu dipilih karena lahannya sudah menjadi aset pemerintah provinsi,” jelas Yusliando.
Untuk pengelolaan jasa tambat kapal, Pemprov menyiapkan skema kerja sama business to business (B2B) agar daerah tetap memperoleh porsi pendapatan tanpa harus menanggung seluruh operasional.
Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (MBS) diproyeksikan menjadi wakil pemerintah dalam menjalin kerja sama dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). “Penunjukan MBS sebagai vendor belum resmi, tapi arah kami seperti itu. Targetnya tahun 2027 sudah berjalan, skemanya masih dalam pembahasan,” ujarnya.
Perencana teknis proyek, Ahmad Maslihuddin, memaparkan bahwa fasilitas tambat akan dibangun dengan kapasitas besar untuk mengakomodasi lalu lintas kapal. Sungai Kunjang dirancang dengan enam dolphin atau tiang tambat, sementara Sungai Lais memiliki 10 dolphin.
Sistem rafting memungkinkan setiap dolphin menampung hingga tiga baris kapal, sehingga total kapasitas awal mencapai 16 dolphin. “Setiap dolphin mampu menerima tiga baris kapal. Kapasitas tambat keseluruhan akan sangat memadai untuk kebutuhan awal,” terang Ahmad.
Meskipun demikian, proyek masih dalam tahap penyempurnaan desain dan penyesuaian anggaran. Tim perencana mengevaluasi biaya konstruksi untuk memastikan jumlah titik tambat bisa diperluas sesuai rencana awal. Target awalnya 20 titik tambat untuk kedua lokasi, dengan harapan pembangunan rampung akhir 2026.
“Desain sedang disederhanakan supaya jumlah titik tambat tetap bisa tercapai. Kami optimis pekerjaan bisa selesai pada akhir 2026,” tutup Ahmad.
Dengan langkah ini, Pemprov Kaltim berharap fasilitas tambat kapal dapat menjadi sumber PAD baru sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal di sepanjang Sungai Mahakam. (ns)
satu Respon
Guna memperoleh PAD yg bersumber tambat kapal diperlukan penertiban Perizinan Perusahaan yg telah memiliki Jetty yg memanfaatkan pinggir sungai Mahakam dekat lahan mereka.
Perlunya Koordinasi KSOP dan PT.Pelindo Regional 4 Samarinda bersama Pemprov Kaltim.