KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Pelabuhan multipurpose di kawasan Palaran ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Seiring target tersebut, Pemerintah Kota Samarinda kini mematangkan lima alternatif akses jalan yang akan menjadi penghubung utama menuju kawasan pelabuhan baru yang diproyeksikan menjadi simpul logistik dan perdagangan di ibu kota Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan pihaknya telah memaparkan secara rinci sejumlah alternatif jalur yang dapat digunakan untuk menghubungkan kawasan pelabuhan dengan jaringan jalan utama kota.
“Kita berencana memindahkan Pelabuhan Yos Sudarso, baik terminal penumpang maupun terminal barang atau kargo ke daerah Palaran,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Lima opsi akses tersebut kini memasuki tahap pendalaman teknis. Kajian yang dilakukan mencakup kebutuhan pembebasan lahan, panjang trase jalan, lebar badan jalan, hingga metode pelaksanaan pembangunan agar dampak sosial yang ditimbulkan dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Lokasinya sudah ditetapkan, tetapi nanti akan didetailkan lagi terkait lebar jalan, panjang jalan, hingga kebutuhan lahannya,” katanya.
Untuk terminal penumpang, lokasi pengembangannya tetap mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang telah ditetapkan di kawasan Palaran. Sementara untuk terminal kargo, pemerintah masih mengkaji sejumlah alternatif, termasuk kemungkinan integrasi dengan Terminal Peti Kemas (TPK).
Di saat yang sama, Pemkot Samarinda juga mendorong agar pengembangan pelabuhan tersebut masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat arah pengembangan pelabuhan sekaligus membuka peluang dukungan lebih luas dari pemerintah pusat.
“RIPN sudah kita usulkan, baik untuk terminal penumpang maupun pelabuhan yang ada di Palaran,” jelasnya.
Manalu mengatakan target operasional pada 2027 cukup realistis mengingat sebagian infrastruktur sisi laut telah lebih dulu dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat. Dengan kondisi tersebut, perhatian pemerintah saat ini lebih difokuskan pada penyediaan akses darat dan fasilitas pendukung terminal.
“Kalau arahan Pak Wali, targetnya 2027. Sisi lautnya sebenarnya sudah terbangun dengan anggaran APBN. Tinggal akses jalannya, kemudian nanti dilanjutkan pembangunan sisi darat seperti ruang tunggu penumpang,” ungkapnya.
Sementara kebutuhan anggaran pembangunan jalan masih menunggu perhitungan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dishub saat ini berperan menyiapkan berbagai alternatif jalur yang dinilai paling efektif dan minim dampak terhadap masyarakat sekitar.
Selain itu, koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) juga terus dilakukan, terutama untuk mempercepat pemindahan terminal penumpang yang menjadi prioritas awal dalam pengembangan pelabuhan baru tersebut.
“Secara tegas tadi Pak Wali menyampaikan bahwa terminal penumpang harus segera dipindahkan.” tutup Manalu. (mell)
