Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar, menegaskan bahwa serangkaian agenda kunjungan kerja Kepala Daerah ke berbagai kementerian dan lembaga pusat, termasuk ke Balai Wilayah Sungai (BWS), merupakan bentuk ikhtiar nyata Pemkab PPU dalam memperjuangkan program pembangunan, bukan sekadar perjalanan dinas biasa.

Dampak buruk karhutla, seperti polusi asap dan kerusakan ekosistem, kini telah merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan upaya pemadaman di lapangan, melainkan membutuhkan kesadaran bersama serta penegakan hukum yang konsisten.

​Menjawab kecukupan anggaran yang telah diserap sebelumnya, Tohar mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus mengoptimalkan pagu anggaran yang tersedia dalam struktur BTT murni.

Imbauan ini disampaikan menyusul laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mengenai masih adanya sejumlah perusahaan swasta di kawasan Penajam Paser Utara yang belum memiliki fasilitas penanganan kebakaran mandiri yang memadai.

Menyikapi buruknya kualitas udara di wilayah Penajam Paser Utara, Tohar menginstruksikan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) setempat untuk terus memantau indikator indeks standar pencemar udara secara intensif sebagai acuan kebijakan kegiatan belajar mengajar.

Pimpinan daerah menegaskan bahwa pendelegasian wewenang penuh telah diserahkan kepada Kalak BPBD sebagai panglima teknis lapangan. Petugas di lapangan diminta tidak lagi menunda respon cepat hanya dengan alasan menunggu instruksi internal pimpinan dinas atau camat masing-masing.

(Foto: Ln/Kaltimvoice)

(Foto: Ln/Kaltimvoice)