KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Menjelang rencana aksi unjuk rasa besar besok, pengamanan di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) diperketat. Salah satu langkah yang mencolok adalah pemasangan kawat berduri di sepanjang pagar kantor gubernur hingga Lamin Etam.

Pemasangan kawat berduri bahkan dilakukan hingga malam hari. Sejak Minggu (19/4/2026), pekerja terlihat mengelas kawat berduri di atas pagar yang sudah ada. Tak hanya itu, sejumlah barikade tambahan juga disiapkan dan ditempatkan di sekitar area perkantoran.

Penguatan pengamanan juga dilakukan dengan penambahan tiang besi di beberapa titik pagar. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan saat aksi berlangsung.

Kepala Bidang (Kabid) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rahim, menegaskan bahwa pemasangan kawat berduri semata-mata untuk pengamanan aset pemerintah yang tergolong objek vital.

Langkah tersebut juga sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan tindakan anarkis, meski pihaknya berharap aksi berjalan damai. “Pemasangan kawat berduri ini untuk pengamanan aset dan sebagai antisipasi tindakan anarkis dari para pengunjuk rasa, walaupun itu tidak kita harapkan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Edwin menyebutkan bahwa fokus pengamanan akan lebih diprioritaskan di Kantor Gubernur Kaltim dibandingkan DPRD Kaltim, yang dinilai sudah memiliki sistem pengamanan yang cukup kuat. “Kalau kita fokus paling banyak di kantor gubernur, karena di DPRD sistem pengamanannya sudah cukup kokoh,” jelasnya.

Dalam pengamanan aksi nanti, sebanyak 1.897 personel gabungan akan dikerahkan, terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, serta relawan. Dari jumlah tersebut, Satpol PP Kaltim menurunkan 185 personel yang ditempatkan di ring 3 untuk fokus menjaga aset. Selain itu, pengamanan juga diperkuat dengan bantuan BKO dari Satpol PP Kota Samarinda sebanyak 150 personel.

Berbagai skenario pengamanan pun telah disiapkan, termasuk simulasi yang dilakukan pada 19 April untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di lapangan. “Kalau terjadi kericuhan, nanti akan ditangani sesuai kewenangan oleh TNI dan Polri,” katanya.

Di akhir, ia mengimbau masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi agar tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas daerah. “Silakan menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai, tidak anarkis, dan tetap menjaga kondusivitas kota kita.” pungkasnya. (mell)