KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menempatkan pemerataan layanan pendidikan sebagai salah satu prioritas terbesar pada 2025. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa peningkatan kualitas guru, termasuk distribusinya hingga wilayah pedalaman, menjadi kunci dalam memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan yang setara.
Komitmen tersebut disampaikan Rudy ketika memimpin upacara Hari Guru Nasional (HGN) di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (25/11/2025). Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas guru sebagai ujung tombak pembelajaran.
“Pendidikan adalah satu-satunya cara untuk memutuskan rantai kemiskinan menuju kemakmuran, sehingga kualitas guru dan standarisasinya harus baik,” ujar Rudy.
Pemprov Kaltim saat ini menata ulang pola penyebaran guru ke seluruh kabupaten dan kota. Wilayah dengan akses terbatas seperti Mahakam Ulu menjadi salah satu fokus, mengingat tingginya kebutuhan tenaga pendidik di daerah perbatasan dan pedalaman.
Pemerataan ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan kualitas belajar antara pusat kota dan wilayah terpencil. Meski isu insentif tetap menjadi perhatian, Rudy lebih menekankan bahwa kebijakan peningkatan kesejahteraan hanya satu bagian dari upaya besar untuk memperkuat ekosistem pendidikan.
Insentif provinsi bagi guru honorer yang kini berada di angka Rp500.000 dan lebih tinggi dari bantuan pusat, disebutnya sebagai bentuk keberpihakan daerah. Ia turut menyatakan komitmennya untuk menaikkannya hingga Rp1 juta ketika besaran APBD memungkinkan.
Namun dalam pidatonya, Rudy memberi perhatian lebih pada jaminan keamanan profesi guru. Ia menyinggung kerja sama yang telah dibangun pemerintah pusat melalui Mendikdasmen dan Kapolri untuk menjamin guru terlindungi ketika menghadapi persoalan hukum di lingkungan sekolah.
Kolaborasi ini, kata Rudy, akan memperkuat posisi guru sebagai pengajar yang memiliki ruang aman dalam menjalankan tugas. “Kolaborasi lintas lembaga di tingkat pusat tersebut menyepakati penerapan pendekatan restorative justice dalam menangani persoalan hukum yang terjadi selama proses belajar mengajar,” tegasnya.
Rudy menegaskan bahwa perlindungan profesi dan pemerataan distribusi guru akan berjalan beriringan dengan langkah meningkatkan insentif. Ia menilai sinergi ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting bagi Kaltim dalam memperkuat kualitas pendidikan di masa depan.
Di akhir sambutannya, Gubernur Rudy mengingatkan kembali pentingnya pemerataan kualitas pengajaran untuk seluruh peserta didik di Kalimantan Timur. “Langkah pemerataan ini dinilai krusial agar seluruh anak didik di Kalimantan Timur mendapatkan hak pengajaran dengan kualitas yang seragam tanpa memandang lokasi tempat tinggal,” tutupnya. (Adv/DiskominfoKaltim/ns)
