KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Masalah banjir dan longsor kini mulai menekan sektor pendidikan di Kota Samarinda. Sejumlah sekolah diketahui berdiri di kawasan rawan bencana. Ini, membuat pemerintah kota menyiapkan langkah strategis berupa relokasi dan penataan ulang tata ruang agar kegiatan belajar mengajar tak lagi terganggu.

Hal ini dibahas serius dalam rapat koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda pada Senin kemarin (3/11/2025).

Berdasarkan hasil evaluasi awal, empat sekolah masuk dalam daftar prioritas penanganan, yakni SMPN 48 di Jalan Proklamasi, SMPN 24 dan SDN 013 di Jalan Suryanata, serta SMPN 27 di kawasan Batu Cermin.

Banjir dan pergerakan tanah di titik-titik tersebut sudah berlangsung lama. Namun, intensitas dan dampaknya kian meningkat seiring padatnya pemukiman di sekitar sekolah. Beberapa ruang kelas bahkan sudah tidak bisa difungsikan maksimal karena tergenang air setiap kali hujan deras mengguyur.

Kepala Bappeda Samarinda, Ananta Fatuhurrozi, menyebut persoalan ini bukan sekadar soal bangunan rusak, tapi sudah menyangkut keselamatan siswa dan keberlanjutan proses pendidikan. Karena itu, pemerintah memandang relokasi atau rekayasa bangunan sebagai solusi mendesak yang harus segera difinalkan.

“Itu masih tahap laporan sementara. Jadi ada usulan dari Dinas Pendidikan terkait ke mana dipindahkan dan alternatif pemindahannya,” ujar Ananta.

Ia menambahkan, langkah tersebut belum mengarah pada keputusan akhir karena masih perlu kajian lapangan. “Karena ini ada yang memang harus dipindahkan, tapi ada juga yang perlu dilihat lagi kondisinya di lapangan. Keputusan Pak Wali tadi adalah kita meninjau ulang lokasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan di SD, SMP, dan beberapa sekolah itu,” jelasnya.

Terkait kriteria penentuan lokasi baru, Ananta menjelaskan bahwa beberapa faktor menjadi pertimbangan utama pemerintah. “Pertama, lokasi harus dekat dari sekolah yang akan dibongkar supaya anak-anak tetap mudah menjangkau. Kedua, kami prioritaskan lahan milik pemerintah kota karena tidak perlu pembebasan lahan. Tapi kalau memang harus ada pembebasan, mau tidak mau kita siapkan,” terangnya.

Menurutnya, pemerintah masih membuka dua opsi penanganan. Jika lahan baru sulit ditemukan, maka rekayasa bangunan menjadi alternatif agar tetap aman dari risiko banjir dan longsor.

“Kalau memang perlu renovasi ya kita renovasi. Tapi yang mendesak itu karena banjir dan longsor, mau tidak mau harus pindah. Namun, kalau biayanya lebih mahal, kita bisa rekayasa gedungnya supaya bisa mengatasi banjir,” katanya.

Ananta menegaskan, pembahasan masih berlanjut dan akan kembali dibahas dalam rapat lanjutan pekan depan. “Minggu depan kita ada pertemuan lagi untuk meninjau ulang mana lokasi yang paling tepat,” tutupnya. (ns)