KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dinilai berpotensi menekan perekonomian Kalimantan Timur. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor transportasi dan logistik, tetapi juga berisiko merembet ke industri pertambangan, perhotelan hingga lapangan kerja.

Ketua DPW HIPKA (Himpunan Pengusaha KAHMI) Kaltim, Salman Farisi, mengatakan Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penyumbang devisa terbesar nasional melalui sektor pertambangan, migas, perkebunan kelapa sawit, dan kehutanan. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan ekonomi nasional akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas usaha di daerah.

Menurutnya, kenaikan harga BBM, terutama yang berkaitan dengan komponen impor, akan meningkatkan biaya logistik dan distribusi barang. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi berbagai komoditas yang pada akhirnya membebani masyarakat.

“Ketika biaya transportasi dan logistik naik, otomatis cost produksi juga ikut meningkat. Dampaknya akan terasa pada harga barang dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya usai pelantikan pengurus HIPKA Kaltim, Rabu (17/6/2026).

Salman menilai pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kebijakan subsidi bagi sektor logistik dan transportasi agar lonjakan biaya distribusi tidak berdampak terlalu besar terhadap harga kebutuhan pokok.

Ia mengatakan dorongan tersebut perlu disuarakan bersama oleh pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi pengusaha hingga pemangku kepentingan lainnya di Kalimantan Timur. “Kami berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, Kadin maupun APINDO bisa bersama-sama mendorong pemerintah pusat agar memberikan subsidi pada sektor logistik dan transportasi,” katanya.

HIPKA juga menyoroti melambatnya aktivitas sektor pertambangan akibat belum maksimalnya realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sejumlah perusahaan tambang. Kondisi itu disebut mulai memengaruhi rantai usaha di berbagai sektor pendukung.

Salman mengungkapkan, berkurangnya aktivitas produksi tambang berpotensi berdampak pada kontraktor, subkontraktor, perusahaan katering, hingga sektor jasa lainnya yang selama ini bergantung pada industri ekstraktif tersebut.

Menurutnya, jika kondisi tersebut terus berlanjut, efek berantainya dapat memicu pengurangan tenaga kerja dan menurunkan perputaran ekonomi daerah.

“Kalau produksi menurun, maka kontraktor, subkontraktor, katering dan sektor pendukung lainnya juga akan terdampak. Efeknya bisa melebar ke mana-mana, termasuk terhadap lapangan kerja dan aktivitas ekonomi daerah,” jelasnya.

Ia menyebut fenomena tersebut mulai terlihat dari menurunnya aktivitas sejumlah sektor usaha yang selama ini ditopang oleh industri pertambangan.

“Ini seperti efek bola salju. Ketika sektor utama melambat, dampaknya akan menjalar ke sektor-sektor lain. Karena itu perlu ada solusi dan kebijakan yang tepat agar ekonomi daerah tetap bergerak,” pungkasnya. (mell)