KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Pemerinta20h Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan strategi pengendalian inflasi daerah dengan menitikberatkan pada penguatan sistem deteksi dini atau early warning system. Langkah ini dinilai krusial agar menjaga stabilitas harga, terutama menjelang akhir tahun 2025 yang diperkirakan diwarnai peningkatan tekanan inflasi seiring dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Ruang Maratua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Kamis (18/12/25).

Forum ini menjadi ruang konsolidasi lintas pemangku kepentingan agar membaca potensi risiko inflasi sekaligus merumuskan langkah antisipatif berbasis data.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menilai pembahasan pengendalian inflasi semakin relevan di tengah percepatan pembangunan IKN. Ia menyoroti potensi lonjakan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi dalam satu hingga dua tahun ke depan yang berimplikasi langsung terhadap kebutuhan barang dan jasa, khususnya komoditas pangan.

Menurutnya, capaian pengendalian inflasi Kalimantan Timur selama ini patut diapresiasi. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan Bank Indonesia dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di tengah berbagai tantangan. Namun, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat daerah lengah, mengingat tantangan ke depan menuntut kesiapan yang lebih matang dan responsif.

Seno Aji menegaskan, kunci keberlanjutan pengendalian inflasi terletak pada pemanfaatan data yang akurat dan proyeksi yang tepat. Early warning system dipandang sebagai instrumen penting agar memetakan potensi gejolak harga sejak dini, sehingga kebijakan dapat diambil secara cepat dan terukur sebelum dampaknya meluas ke masyarakat.

Selain aspek data, perhatian juga diarahkan pada kelancaran logistik. Kalimantan Timur masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, sehingga keterlambatan distribusi berpotensi memicu kenaikan harga. Pemerintah daerah diminta memastikan rantai pasok berjalan lancar agar stabilitas harga tetap terjaga.

Dalam HLM tersebut, penguatan kebijakan berbasis digital turut menjadi sorotan. Aplikasi Mandau Kaltim yang diluncurkan diharapkan mampu menjadi alat pemantauan komoditas strategis secara real time. Melalui pemanfaatan aplikasi ini, pemerintah daerah menargetkan pengambilan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis data.

Dengan sinergi antarinstansi, dukungan teknologi, serta kesiapan menghadapi dampak pembangunan IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimistis stabilitas inflasi daerah dapat terus terjaga demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (yud)