KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Gagasan pemerintah pusat menghadirkan berbagai model pendidikan baru, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), dinilai belum menyentuh persoalan mendasar di sektor pendidikan.
DPRD Kota Samarinda menilai, tantangan terbesar justru terletak pada ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja yang berujung pada tingginya angka pengangguran lulusan sekolah maupun perguruan tinggi.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan konsep sekolah terintegrasi seharusnya tidak berhenti pada perubahan nama maupun skema kelembagaan. Menurutnya, integrasi yang dibutuhkan adalah penyelarasan antara materi pembelajaran dengan kebutuhan riil pasar kerja.
“Konsep terintegrasi itu seharusnya menyentuh substansi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya, Sabtu (3/7/2026).
Ia menilai kurikulum yang diterapkan saat ini masih didominasi pendekatan normatif dan konvensional sehingga belum mampu menyiapkan lulusan yang memiliki daya saing sesuai perkembangan industri.
Akibatnya, tidak sedikit lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) maupun perguruan tinggi yang akhirnya kesulitan memperoleh pekerjaan karena kompetensi yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
“Banyak lulusan yang akhirnya bingung mencari kerja karena apa yang dipelajari di sekolah belum tentu sesuai dengan kebutuhan lapangan,” katanya.
Anhar mencontohkan kondisi tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan perguruan tinggi di Kalimantan Timur yang setiap tahun memasuki dunia kerja, namun belum diimbangi dengan kesiapan pemerintah maupun sektor usaha dalam menyerap tenaga kerja baru.
Menurutnya, persoalan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan meningkatkan kualitas gedung sekolah atau memperbaiki fasilitas pendidikan. Pemerintah juga harus memastikan lulusan memiliki ruang untuk berkembang setelah menyelesaikan pendidikan.
“Negara ini jangan hanya berhenti membangun gedung yang bagus dan meningkatkan kualitas guru. Setelah lulus, siswa juga harus dipikirkan akan bekerja di mana,” tegasnya.
Selain menyoroti kurikulum, Anhar juga mengkritik munculnya berbagai nomenklatur baru di sektor pendidikan. Ia mengaku belum melihat urgensi penggunaan istilah seperti Sekolah Rakyat apabila persoalan mendasar terkait akses pendidikan dan kualitas lulusan belum terselesaikan.
“Saya jujur tidak mengerti istilah Sekolah Rakyat, karena pada dasarnya semua siswa yang ada sekarang ini adalah sekolah rakyat,” ucapnya.
Ia bahkan membandingkan sistem pendidikan saat ini dengan kondisi beberapa tahun lalu. Menurutnya, proses penerimaan peserta didik kini justru semakin rumit akibat banyaknya mekanisme seleksi yang memicu keluhan masyarakat.
“Sekarang orang mau sekolah saja susah. Dulu orang mau sekolah ya tinggal sekolah saja, sistemnya jelas dan menampung semua anak,” katanya.
Karena itu, Anhar mendorong pemerintah membangun koordinasi yang lebih kuat dengan dunia usaha, pemerintah daerah, hingga lembaga legislatif dalam menyusun kebijakan pendidikan. Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar kurikulum tidak hanya menghasilkan lulusan berijazah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dunia kerja.
“Pendidikan harus menghasilkan SDM yang benar-benar dibutuhkan. Jangan sampai sekolah hanya mencetak lulusan, tetapi negara belum menyiapkan ke mana mereka akan bekerja,” pungkasnya. (mell/Adv16/dprdsamarinda)
