KALTIM VOICE, SAMARINDA – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Balikpapan yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat mendapat tanggapan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji. Ia menilai kenaikan hingga 2.500 persen yang dialami sebagian wajib pajak kemungkinan besar disebabkan adanya kesalahan sistem.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah melakukan pengecekan ulang terhadap data kenaikan tersebut.
“Untuk PBB di Balikpapan yang sedang ramai naik hingga 2.500 persen mungkin ada salah sistem. Tapi tadi hasil briefing, Bu Ismi sedang mengecek kembali,” ujarnya, Senin (25/8/25).
Ia menjelaskan, selain kasus ekstrem kenaikan ribuan persen, terdapat pula penyesuaian tarif yakni berkisar antara 15 hingga 40 persen. Hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari penyesuaian nilai pajak. Namun, tetap harus dipastikan agar tidak memberatkan masyarakat.
“Memang ada kenaikan lain, ada yang 40 persen, ada yang 15 persen. Cuma ini lagi dikondisikan supaya tidak terjadi masalah di masyarakat,” tambahnya.
Dia menekankan, pemerintah daerah akan memastikan kebijakan pajak tetap berjalan sesuai aturan, tetapi tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Ia mengimbau agar masyarakat tidak panik dan menunggu hasil evaluasi resmi yang saat ini sedang dilakukan tim terkait.
Lonjakan PBB di Balikpapan sebelumnya menimbulkan keresahan warga karena dianggap terlalu tinggi dan memberatkan. Sejumlah warga bahkan mengaku terkejut karena tagihan pajak yang diterima melonjak berkali-kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Pemerintah Kota Balikpapan berjanji akan segera menyelesaikan persoalan ini dengan langkah korektif. Harapannya, kebijakan penyesuaian PBB tetap bisa mendukung peningkatan pendapatan daerah tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. (yud)
