KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah dengan berbagai terobosan baru. Salah satunya melalui penerapan sekolah bilingual atau sekolah dwibahasa yang tahun ini ditargetkan berjalan di 70 sekolah.

Program tersebut menjadi perhatian khusus Gubernur Kaltim agar generasi muda bisa memiliki daya saing lebih kuat di tingkat nasional maupun internasional.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin menegaskan bahwa pihaknya akan menyesuaikan anggaran pendidikan agar pelaksanaan program ini tetap berjalan meski dalam kondisi fiskal yang terbatas.

Ia menyebut, fokus utama tidak hanya pada sarana dan prasarana, tetapi juga peningkatan kompetensi siswa melalui penguasaan bahasa asing sejak dini. “Pendidikan menjadi tetap, menyesuaikan anggaran,” ujarnya, Senin (22/9/2025).

Menurut Armin, arahan Gubernur Kaltim menekankan pentingnya penguatan kemampuan bahasa Inggris di seluruh kabupaten dan kota, terutama di jenjang SD dan SMP. Hal itu diyakini akan memperkuat fondasi anak-anak Kaltim agar lebih siap menghadapi persaingan global di masa depan.

“Tetap fokus pada sarana-prasarana, tetapi tadi kita rapat pimpinan tadi, beliau minta supaya daya saing anak kita diperkuat melalui bilingual school. Dan minta beliau supaya kabupaten/kota juga. Dinas Pendidikan juga mulai sejak dini SD, SMP sudah memperkuat kemampuan bahasa Inggris,” kata Armin.

Program dwibahasa ini sebelumnya sudah berjalan di beberapa sekolah. Tahun ini diperluas dengan dukungan pendampingan dari mitra luar negeri. Armin menyebut, Universitas Adelaide dari Australia akan terlibat langsung dalam memberikan bimbingan kepada guru-guru yang akan mengajar di sekolah bilingual.

Pendampingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Oktober.

“Penguatan guru-guru dan insya Allah tanggal 12 Oktober, 16 Oktober kita ada pendampingan dari Universitas Adelaide di sekolah-sekolah untuk bilingual school,” ucapnya.

Meski program ini disambut baik, tidak sedikit suara kritis dari kalangan siswa yang menyoroti kebijakan baru tersebut. Menanggapi hal itu, Armin menegaskan bahwa aspirasi masyarakat, termasuk pelajar, adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

Ia tidak mempermasalahkan adanya pandangan berbeda karena menurutnya hal itu justru menunjukkan keterlibatan aktif generasi muda dalam dunia pendidikan. “Ya tidak apa-apa, kan memang haknya demokrasi, ya. Bagus saja, oke, ya, terima kasih,” tutupnya. (ns)