KALTIMVOICE.ID SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai memantau secara ketat pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui sistem dashboard berbasis digital yang mampu mengukur kinerja hingga efisiensi energi secara real time.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mendorong efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, serta mobilitas pegawai.
“Ketahui bersama bahwa melalui Kementerian Dalam Negeri berlaku secara nasional upaya efisiensi terhadap pemakaian BBM, listrik, dan mobilitas. Salah satunya melalui penerapan WFH satu hari dalam seminggu,” ujar Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Jumat (17/4/2026).
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Pemkot Samarinda menghadirkan inovasi berupa dashboard monitoring yang dapat merekam aktivitas ASN selama bekerja dari rumah. Sistem ini juga akan menjadi bahan laporan ke pemerintah pusat sekaligus sarana transparansi kepada publik.
Melalui dashboard tersebut, berbagai indikator dapat diukur, mulai dari penghematan BBM, penggunaan listrik dan air, hingga penurunan mobilitas kendaraan ASN. Selain itu, sistem juga dirancang untuk mengukur perubahan perilaku kerja digital sebagai bagian dari transformasi birokrasi.
“Semua kita ukur supaya budaya kerja tidak berubah. Hanya tempatnya saja yang berbeda, dari kantor ke rumah, tapi tanggung jawab tetap sama,” katanya.
Dalam praktiknya, ASN yang menjalankan WFH diwajibkan melakukan absensi tiga kali sehari menggunakan sistem geo-tagging. Hal ini memungkinkan pemerintah memantau lokasi dan
kedisiplinan pegawai secara langsung.
Tak hanya itu, ASN juga diwajibkan mengenakan pakaian kerja sesuai ketentuan, menyusun laporan harian, serta tetap mengikuti rapat koordinasi secara daring. “Kalau tidak dibuatkan sistem seperti ini, kita sulit mengukur apakah yang bersangkutan benar-benar bekerja atau tidak di rumah. Makanya semua kita validasi dan evaluasi,” jelas Andi Harun.
Ia juga menekankan bahwa aktivitas pemerintahan, termasuk rapat dan koordinasi antarperangkat daerah, tetap harus berjalan normal meski sebagian ASN bekerja dari rumah.“Kegiatan koordinasi tidak boleh terhambat. Walaupun WFH, rapat tetap bisa berjalan melalui Zoom atau aplikasi digital lainnya,” tambahnya.
Dengan sistem monitoring tersebut, Pemkot Samarinda optimistis produktivitas ASN tetap terjaga bahkan di tengah penerapan pola kerja fleksibel. “Kita pastikan bahwa produktivitas kinerja tetap maksimal dan optimal walaupun bekerja dari rumah.” tutup Andi Harun. (mell)
