KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Upaya Pemkot Samarinda dalam penanganan sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan banjir dan longsor kini memasuki tahap pemetaan akhir. Setelah melakukan pengecekan lapangan secara menyeluruh, Tim Wali Kota Akselerasi untuk Pembangunan (TWAP) menyimpulkan bahwa tiga dari empat sekolah yang selama ini dianggap perlu dipindahkan, ternyata masih layak digunakan. Masalah banjir lebih disebabkan oleh sistem drainase dan kondisi lahan.

Ketua TWAP, Syaparuddin, menjelaskan bahwa tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, hingga tenaga teknis, dikerahkan untuk menggali kondisi lapangan secara detail. Pemeriksaan dilakukan di beberapa titik pendidikan yang selama ini dianggap paling sering terdampak banjir dan pergerakan tanah.

Empat lokasi yang ditinjau mencakup SDN 013 dan SMPN 24 di kawasan Jalan Pangeran Suryanata, SMPN 27 di Batu Cermin, serta SMPN 48 yang berdampingan dengan dua SD yakni SDN 003 dan SDN 016 di kawasan Proklamasi, Jalan Gerilya.

Pemeriksaan dilakukan dengan meninjau alur air, struktur tanah, hingga kemungkinan relokasi berdasarkan akses siswa dan kesiapan lahan pengganti. “Ya, beberapa sekolah di Samarinda yang kita turuni, satu yang terdampak banjir di sekitar Jalan Suryanata, yakni SD 013 dan SMP 24, kemudian SMP 27 di Batu Cermin, lalu kemudian SMP 48 dan dua sekolah SD di Proklamasi Jalan Gerilya,” ujarnya.

Hasil pengecekan TWAP menunjukkan bahwa SDN 013 dan SMPN 24 tidak membutuhkan relokasi. Banjir yang masuk ke lingkungan sekolah bukan terjadi karena bangunannya berada di titik rendah atau jalur sungai lama, melainkan akibat saluran utama Jl Suryanata yang tidak berfungsi maksimal. Kondisi drainase ini membuat air yang seharusnya mengalir ke hilir justru meluap ke area permukiman dan sekolah.

Syaparuddin menegaskan bahwa akar persoalan banjir ini muncul karena saluran dari arah simpang Masjid Baitul Khair hingga warung Haji Kuni mengalami penyempitan dan sedimentasi. Total panjang drainase yang perlu direvitalisasi diperkirakan mencapai 1.100 meter, dan kondisi saat ini diperparah oleh limpasan air dari kawasan Bukit Pinang yang tidak memiliki jalur pembuangan memadai.

TWAP juga telah menyiapkan penanganan darurat, khususnya untuk SMPN 24, yang mengalami genangan paling sering. Perbaikan sementara sedang dilakukan dengan membersihkan saluran di sisi kiri dan kanan sekolah. “Jangka pendek yang kami lakukan terhadap sekolah SMP 24, drainase di sekitar sekolah pinggir kiri dan kanan itu kita benahi, yang jangka pendeknya,” ujarnya.

Selain itu, dua titik pintu air di pagar sekolah yang sebelumnya menjadi jalur masuk air telah ditutup untuk mengurangi risiko luapan. “Kemudian ada juga dibikin pintu air pagar SMP 24 itu sudah kita tutup, ada satu pagar lagi di depan sekolah itu juga akan kita tutup,” lanjutnya.

Untuk lokasi di Batu Cermin, TWAP memastikan bahwa SMPN 27 juga tidak memerlukan relokasi. Struktur bangunan terpantau stabil, tetapi area belakang sekolah memang mengalami tekanan tanah yang menyebabkan indikasi longsor.

TWAP menegaskan bahwa permasalahan tersebut dapat ditangani dengan menurunkan elevasi tanah dan menata ulang struktur penahan. “Sekolah SMP 27 yang di Batu Cermin itu juga tidak perlu direlokasi cukup tanah yang di belakang mengakibatkan longsor dan jebolnya sekolah, ya tanahnya yang kita elevasinya kita turunkan,” jelas Syaparuddin.

Perkuatan tanah ini akan menjadi tindakan awal sambil menunggu rekomendasi teknis dari PUPR agar kawasan tersebut tetap aman dalam jangka panjang. Berbeda dengan tiga sekolah lainnya, SMPN 48 bersama dua SD di kawasan Proklamasi masih masuk daftar prioritas relokasi. Kondisi lingkungan dinilai tidak ideal untuk perbaikan jangka pendek, sehingga pemindahan menjadi opsi paling realistis.

Pemkot telah meminta BPKAD dan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan lahan baru yang lokasinya tidak jauh dari sekolah existing agar siswa tidak kesulitan akses. “Tidak ada sekolah yang tiga itu tidak perlu relokasi, sedangkan SMP 48 yang gabung dengan 2 SD ini sedang diminta kepada BPKAD dan Dinas Pendidikan untuk mencari lokasi tanah yang baru,” katanya.

Salah satu prioritas dalam penentuan lokasi baru adalah memastikan jarak sekolah tetap dekat dengan permukiman warga. Pemkot tidak menginginkan relokasi justru menyulitkan murid dan orang tua yang mengandalkan akses jalan kaki. “Ya, karena siswa-siswasinya memang orang di sekitar situ, kalau kita pindahkan misalnya ada lokasi di jalan, di perumahan Borneo segala, itu jaraknya sekitar 3 kilo lebih. Tentu warga keberatan,” ucapnya.

TWAP menargetkan laporan final mengenai empat sekolah ini dapat disampaikan kepada Wali Kota Samarinda dalam waktu satu pekan. (ns)