KALTIMVOICE.ID, PENAJAM – Palu pemangkasan anggaran yang mengetok Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) datang tepat di hari pertama Mudyat Noor bersama Wakilnya, Abdul Waris Muin, menjabat. Dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati PPU, pada 20 Februari 2025, Mudyat tidak menyambut masa kepemimpinannya dengan pesta perayaan yang meriah, melainkan dengan kalkulator anggaran yang terus menunjukkan angka minus. Kas daerah yang mulanya mekar kini mengerut tajam, memaksa Pemerintah Kabupaten PPU, memutar otak demi menjaga denyut pembangunan tetap berdetak di Gerbang Ibu Kota Nusantara tersebut.
Surutnya anggaran ini ditarik hingga nyaris ke dasar pusaran, dimana pada 2024, APBD Penajam Paser Utara masih bertengger nyaman di angka Rp3 triliun. Masuk tahun 2025, nilainya meluncur turun menjadi Rp2,6 triliun. Tekanan semakin bertambah akibat tunggakan dana transfer daerah dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp300 miliar. Bayang-bayang krisis kian nyata ketika APBD Penajam Paser Utara terkoreksi hebat hingga tersisa hanya sekitar Rp1,6 triliun. Dalam tempo singkat, anggaran daerah itu melayang hampir separuhnya.
“Terjunnya lumayan sangat bebaslah, terjunnya hampir separuh,” ujar Mudyat Noor. Di antara 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, posisi fiskal PPU mendadak merosot ke papan terabaikan. Situasi kian pelit karena porsi terbesar dari pundi-pundi yang tersisa justru habis teredot oleh belanja pegawai dan biaya operasional rutin. Postur anggaran yang timpang ini praktis melumpuhkan daya jelajah pemkab untuk mengeksekusi janji-janji kampanye secara mandiri.
Bertahan pada Standar Minimal
Realitas pahit ini memaksa Mudyat menata ulang prioritas. Mengandalkan APBD untuk membiayai proyek-proyek fisik ambisius jelas merupakan langkah membentur tembok. Pilihan taktis yang diambil adalah menerapkan manajemen krisis: amankan dulu kebutuhan mendasar warga, lalu pangkas semua pos pengeluaran yang tidak mendesak.
Pemerintah Kabupaten PPU memutuskan untuk memusatkan seluruh sisa daya fisikalnya demi memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Alokasi anggaran untuk pos vital seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dipasang sebagai benteng pertahanan utama yang wajib diisi terlebih dahulu.
“Paling yang pertama kita melaksanakan efisiensi dengan efektivitas kegiatan-kegiatan, sehingga kita mengeluarkan pembiayaan pembelanjaan itu seminimal mungkin untuk kemudian memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” tegas Mudyat.
Pembangunan infrastruktur besar-besaran yang digagas dalam janji politiknya terpaksa diresapi dengan pragmatisme. Secara jujur Mudyat mengakui bahwa target keberlanjutan pembangunan yang tertuang penuh dalam visi-misinya mustahil bisa terpenuhi secara menyeluruh jika hanya bersandar pada kas daerah yang kian mengering.
Berburu Anggaran ke Ibu Kota
Ketika ruang gerak APBD terbatas, jalan keluar berpindah ke Jakarta. Strategi bertahan hidup PPU bergeser dari mengandalkan pendapatan daerah menjadi berburu alokasi dari pemerintah pusat. Kabinet di Jakarta saat ini memang menebar berbagai paket program strategis nasional dengan pendanaan fantastis, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Nasional Terintegrasi, hingga Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Tak ada pilihan lain bagi Pemkab PPU selain bersikap reaktif dan agresif menyerap menu yang disodorkan pusat. Mudyat menginstruksikan jajarannya untuk aktif “menjemput bola” mengamankan aliran dana kementerian ke daerahnya.
“Tapi menu yang disiapkan oleh pusat hari ini itu yang harus kita serap. Kan mau tidak mau kita harus serap,” kata Mudyat. Strategi ini mulai menunjukkan hasil konkret. Penajam Paser Utara berhasil memboyong sejumlah proyek revitalisasi sekolah dan penanganan jalan-jalan daerah yang tertinggal lewat pendanaan pusat.
Sektor layanan kesehatan pun kecipratan getahnya. Tanpa harus menyedot APBD yang rapuh, fasilitas medis di PPU mendapatkan suntikan modernisasi berupa alat kesehatan berteknologi tinggi seperti CT Scan hingga Cath Lab untuk penanganan penyakit jantung. Bagi Mudyat, menyelaraskan kebutuhan daerah dengan agenda prioritas presiden adalah satu-satunya cara rasional agar pelayanan publik dan pembangunan di Penajam Paser Utara tidak runtuh di tengah badai efisiensi.
(Adv39/diskominfoppu/udin.zacrez)
