KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tekanan fiskal besar setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 disepakati sebesar Rp15,15 triliun, jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipicu merosotnya pendapatan transfer pusat sehingga pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian cepat dan menyeluruh.
Situasi ini menuntut strategi ketat agar layanan dasar masyarakat tetap terjaga meski ruang fiskal menyusut signifikan. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menjelaskan bahwa struktur anggaran tahun depan praktis mengalami penyusutan di hampir semua pos. Pemprov kemudian menempuh langkah efisiensi besar-besaran, terutama pada belanja yang dinilai tidak mendesak.
Ia menegaskan bahwa OPD wajib melakukan perampingan anggaran secara menyeluruh sebagai upaya menjaga keberlanjutan fiskal. “Belanja-belanja yang tidak terlalu penting, termasuk makan-minum dan perjalanan dinas, semuanya dirampingkan sampai 66 persen,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Pemangkasan ini otomatis membuat sejumlah kegiatan tidak dapat diakomodasi. Namun, Pemprov memastikan standar pelayanan minimum untuk masyarakat tetap menjadi prioritas mutlak. Dalam kondisi fiskal yang terjepit, pemerintah menitikberatkan perlindungan pada sektor yang menyangkut kebutuhan dasar warga, sembari menahan program-program yang dinilai belum mendesak.
Rudy menyebut bahwa meski banyak kegiatan dikurangi, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan pelayanan publik. “Seluruh standar pelayanan minimum tetap kita jaga agar berjalan baik dan normal,” katanya.
Di tengah berbagai tekanan tersebut, pemerintah tetap mempertahankan program strategis, salah satunya GratisPol, yang mencakup pembiayaan pendidikan dan kesehatan.Program ini menjadi fokus utama karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Gubernur memastikan bahwa alokasi anggarannya telah diamankan meskipun terjadi defisit besar.“Untuk Gratispol, anggarannya sudah ada, kurang lebih dua triliun lebih,” ungkapnya.
Selain pendidikan dan kesehatan, Pemprov juga menempatkan infrastruktur pelayanan dasar sebagai prioritas utama. Pemerintah menilai bahwa pembangunan infrastruktur fundamental harus tetap berlanjut agar tidak menimbulkan hambatan jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program yang paling prioritas adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan dasar,” tegas Rudy Mas’ud. (Adv/DiskominfoKaltim/ns)
