KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah merancang sejumlah langkah konkret untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal.

Dorongan ini menjadi prioritas penting agar Kaltim tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi mampu mengelola potensi ekonominya secara mandiri.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, menegaskan bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian fiskal, mengingat kekayaan sumber daya alam dan peluang ekonomi yang melimpah di berbagai sektor.

Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi bersama pimpinan DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang membahas rencana perubahan anggaran 2025 serta persiapan anggaran 2026.

“Sudah saatnya Kalimantan Timur mandiri secara fiskal. Kita memiliki potensi yang cukup besar untuk mewujudkannya, asalkan dikelola secara optimal dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Rudy, Rabu (5/11/2025).

Untuk mengakselerasi capaian tersebut, Pemprov Kaltim menyiapkan berbagai strategi penguatan PAD. Salah satu di antaranya adalah penyusunan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi landasan hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah. “Perusda harus menjadi salah satu tulang punggung peningkatan PAD. Karena itu, kami akan memastikan seluruh perusahaan daerah dapat beroperasi dengan maksimal dan efisien,” jelas Rudy.

Langkah lain yang diambil pemerintah daerah adalah mempererat sinergi dengan dunia usaha. Pemprov Kaltim menggelar pertemuan langsung dengan ratusan perusahaan yang beroperasi di wilayah ini.

Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta dan melibatkan pelaku bisnis dari berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, konstruksi, serta kehutanan. Berdasarkan laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hingga (25/10/2025 realisasi PAD Kalimantan Timur telah mencapai Rp6,8 triliun atau sekitar 68,58 persen dari target Rp10,04 triliun. Angka ini menjadi indikator bahwa upaya penguatan fiskal terus menunjukkan hasil yang positif dan masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan. (ns)