KALTIMVOICE.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Jumat, 21 November 2025. Rakor berlangsung di Ruang Rapat Kantor Setkab PPU dan dipimpin langsung oleh Bupati PPU, Mudyat Noor. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait penyelarasan program prioritas nasional dengan pelaksanaannya di tingkat daerah.
Rakor dihadiri oleh Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara, Dandim 0913 PPU Letkol Inf Andika Gassakti, Kepala Kejaksaan Negeri PPU Devi Love Marbuhal Oktaria Hutapea, Ketua Pengadilan Negeri PPU Hartati Ari Suryanawati, Ketua DPRD PPU Raup Muin, Sekda PPU Tohar, Asisten II Sodikin, Kepala Badan Kesbangpol, serta Kepala Dinas KUKM Perindag. Kehadiran seluruh unsur Forkopimda dan organisasi perangkat daerah dimaksudkan untuk memperkuat penyelarasan kebijakan, mempercepat implementasi program, serta memastikan setiap kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara tepat di wilayah PPU.
Dalam rakor tersebut, Bupati Mudyat menyampaikan pentingnya penyelarasan Asta Cita Nasional dengan program pembangunan daerah. Ia memaparkan sejumlah agenda penting seperti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, langkah pengendalian inflasi, serta kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.
Menurut Mudyat, kolaborasi Forkopimda memegang peranan penting dalam menjaga keselarasan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan bahwa rakor ini bukan sekadar formalitas, melainkan forum strategis untuk memastikan arah kebijakan benar-benar sejalan hingga pada tingkat pelaksanaan.
“Rakor bersama Forkopimda ini merupakan bentuk keseriusan kita dan wujud kolaborasi dalam memastikan setiap program baik yang menjadi amanat pemerintah pusat maupun pembangunan daerah dapat sejalan dan menyentuh langsung masyarakat,” ujar Mudyat.
Salah satu fokus yang dipaparkan dalam rakor adalah progres Program MBG yang sudah berjalan di dua kecamatan, yakni Sepaku dan Penajam. Bupati menjelaskan bahwa program ini telah menyalurkan total 7.257 porsi makanan bergizi yang menyasar siswa TK/PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK. Ia menilai bahwa capaian awal ini cukup baik, namun perlu ditingkatkan agar target keseluruhan dapat dicapai sesuai jadwal.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan mutu gizi, ketepatan sasaran, dan efektivitas proses distribusi. Program MBG diharapkan membawa dampak konkret terhadap perbaikan status gizi pelajar, sekaligus memperkuat dukungan masyarakat dan pemerintah desa dalam pelaksanaannya.
Dalam kesempatan yang sama, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih turut menjadi perhatian penting. Bupati meminta perangkat daerah terkait memperkuat pendampingan, memastikan regulasi berjalan selaras, serta membantu desa mengoptimalkan potensi ekonominya. Ia menyebut bahwa koperasi akan menjadi salah satu fondasi kemandirian ekonomi desa apabila dikelola secara profesional dan berbasis potensi lokal.
“Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu daya dukung dalam menciptakan kemandirian usaha bila dikelola dengan baik dan mampu mengoptimalkan peluang potensi desa,” tambahnya.
Rakor juga membahas penguatan program pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda yang dirancang untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan serta relevansi pembelajaran bagi kebutuhan lokal. Pemerintah daerah mendorong integrasi antara pendidikan formal, vokasional, dan partisipasi masyarakat sehingga program pendidikan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan wilayah.
Dalam isu pengendalian inflasi, pembahasan menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas utama. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan instansi terkait untuk memantau harga, melakukan operasi pasar bila dibutuhkan, dan menjaga distribusi tetap lancar. Sementara itu, terkait cuaca ekstrem, semua unsur Forkopimda diminta meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk kesiapan posko, mitigasi bencana, hingga koordinasi cepat di lapangan.
Rakor Forkopimda ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program nasional di daerah membutuhkan sinergi kuat lintas instansi. Konsistensi data, koordinasi berjenjang, dan kemampuan merespons kebutuhan masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan program berjalan efektif.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi, memastikan layanan publik berjalan optimal, serta menjadikan setiap program pembangunan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat PPU. (Adv/diskominfoppu/humas/edited:udin.zacrez)
