KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Wacana menghidupkan kembali skema pemilihan kepala daerah melalui DPRD memicu kekhawatiran soal mengerucutnya ruang demokrasi. PDIP Samarinda menegaskan posisi menolak gagasan tersebut dengan alasan mekanisme itu berpotensi mencabut hak politik warga yang selama dua dekade terakhir menjadi fondasi reformasi.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyampaikan bahwa pilihan kepala daerah oleh DPRD bukan hanya tidak relevan lagi, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi yang telah menegaskan pentingnya partisipasi rakyat secara langsung. “PDI Perjuangan menolak tegas. Itu tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi juga sudah menegaskan mekanisme demokrasi langsung,” ujar Iswandi, Sabtu (17/1/2026).
Ia menilai mengembalikan kewenangan pemilihan kepada DPRD sama saja memundurkan capaian demokrasi yang diperjuangkan dengan biaya sosial yang besar. Menurutnya, arah reformasi jelas untuk memperluas ruang rakyat, bukan memperkecil.
“Kalau itu dikembalikan ke DPR, kita seperti menghapus jejak reformasi. Banyak orang berkorban agar rakyat bisa memilih pemimpinnya sendiri. Masa mau kembali ke cara lama?” tegasnya.
Iswandi juga menepis argumen bahwa biaya politik menjadi alasan sah untuk mengganti mekanisme pemilihan. Ia menilai problem high cost democracy tidak bisa diselesaikan dengan memangkas hak pilih warga, melainkan dengan memperkuat penegakan hukum dan aturan pembiayaan politik.
“Kalau alasannya biaya tinggi, ya kuatkan aparat penegak hukumnya. Jangan jadikan itu dasar mengurangi hak rakyat,” tandasnya.
Ia meminta setiap wacana perbaikan sistem politik tetap berpijak pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, bukan membuka kembali ruang negosiasi kekuasaan yang berlangsung di balik pintu tertutup.
Menurutnya, kualitas demokrasi justru ditingkatkan dengan memperketat regulasi, bukan membatasi partisipasi. “Memperbaiki demokrasi itu banyak jalannya, tapi tidak dengan mengambil hak dasar masyarakat untuk menentukan pemimpin daerahnya,” ucapnya.
PDIP Samarinda berharap seluruh parpol konsisten menjaga arah reformasi serta tetap berada pada jalur konstitusi ketika merespons dinamika politik nasional. Menurut Iswandi, keputusan soal mekanisme Pilkada harus menempatkan kepentingan publik sebagai pertimbangan utama. (ns)
